Distorsi

Napoleon Bonaparte memandang sejarah sebagai kebohongan-kebohongan yang disepakati. Anggapan ini yang berdampak pada kemalasan berpikir dan memikirkan tentang realitas obyektif masa lalu  yang  sangat berguna bagi kehidupan kekinian dan masa depan. Anggapan kebenaran atas suatu keyakinan (termasuk sejarah) terjadi karena berbagai faktor, antara lain politisasi teks sejarah.

Berbicara kebenaran sejarah menurut Taufik Abdullah dilihat dari sisi pemihakan mengkristal dalam dua sisi. Pertama, sejarah mengabdi pada kebenaran stabilitas negara. Kedua, sejarah mengabdi pada kebenaran akademik pada tataran sejarah mengabdi kebenaran stabilitas negara, apapun temuan-temuan sejarah yang bertentangan dengan versi penguasa, maka dianggap mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, atas nama stabilitas nasional “Kebenaran Sejarah” harus disembunyikan bahkan kalau perlu dibuang.

Sejarah dalam konteks demikian berfungsi membangun peradaban/kekuasaan. Sementara tataran sejarah mengabdi pada kebenaran akademik, temuan hanya berlaku dalam lingkup kampus. Artinya penyampaian koreksi sejarah dibenarkan selama masih dalam aktivitas pengajaran. Jika penyampaian koreksi sejarah dilakukan di luar aktivitas pengajaran, maka penguasa berhak menahan mereka dengan alasan mengancam stabilitas nasional. Dengan demikian kebenaran sejarah terletak pada siapa yang berkuasa.

Berbagai kepentingan dapat saja memboncengi pengungkapan masa lalu itu, seperti untuk kepentingan politik dalam menjaga legitimasi suatu golongan dalam masyarakat, mungkin untuk tujuan mengukuhkan keberadaan suatu ideologi atau kepercayaan tertentu ataupun sekedar memperoleh kenikmatan kenangan masa lalu. Pengungkapan sejarah masa lalu (historiografi) dari suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran sejarah yang mereka miliki, karena, baik bentuk ataupun cara pengungkapannya, akan selalu merupakan ekspressi kultural dan pantulan keprihatinan sosial masyarakat yang menghasilkan sejarah itu sendiri (Taufik Abdullah,1985:XX ; Sartono, 1982:16).

Sebagai sebuah contoh, ciri dari historiografi nasional yang dibentuk selama masa Orde Baru adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer. Beberapa dampaknya cerita tentang revolusi nasional akhirnya memfokuskan pada peran menentukan dari militer dengan menyingkirkan pelaku sejarah yang lain. Menurut versi ini, sepanjang periode tahun 1950-an militerlah yang menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi dengan mengabaikan fakta bahwa militer memainkan peran penting dalam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sejarah versi militer seputar pemberontakan 1965 menjadi legitimasi dan alasan kuat naik dan bertahannya Orde Baru di bawah topangan militer selama 32 tahun.

Hingga sekarang, karya-karya sejarah Indonesia masih saja dihantui oleh kontradiksi-kontradiksi yang memicu ketegangan antara sejarah dengan masa lalu. Sepertinya, kontradiksi tersebut masih belumlah usai. Setidaknya, seperti diakui Prof. Dr. Taufik Abdullah –Ketua Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia– yang secara terbuka menyatakan bahwa buku sejarah tidak dimaksudkan untuk meluruskan sejarah.

Suasana ini sebenarnya telah secara terbuka dikritik dalam “Seminar Nasional Sejarah” tahun 1954 yang mengeluarkan beberapa resolusi penting dalam penulisan sejarah, seperti diperkenalkannya prinsip-prinsip keilmiahan sejarah untuk mengikis pandangan-pandangan romantis, dan dekolonisasi historiografi sebagai antitesis dari kolonial-sentris dan istana-sentris dalam historiografi. Sesungguhnya, resolusi tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang cukup kompleks, namun tidak banyak yang memahaminya.

Alhasil, seperti dirangkum oleh Henk Schulte Nordholt dari KITLV Leiden dalam sebuah simposium mengenai penulisan sejarah Indonesia tahun 2004 lalu, sejarah –tepatnya historiografi– Indonesia belum mengalami fase yang disebut dengan “dekolonisasi”. Historiografi Indonesia masih cenderung berada dalam atmosfer kolonial dan istana sentris dengan konsekuensi terciptanya “sejarah tanpa rakyat” (history without people) yang memunculkan keadaan rakyat yang seolah tidak memiliki basis sejarah (people without history). (lihat)

“Tugas sejarawan Indonesia adalah menulis sejarah Indonesia se-Indonesia mungkin” sebuah pernyataan sejarawan muda Kang Bimo yang patut diacungi jempol atas spirit untuk terus menggali fakta-fakta sejarah Indonesia, menurut beliau sudut pandang indonesiasentris sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai pelaku sejarah. Kausalitas yang berangkat dari dinamika internal rakyat, baik atau jahat, pintar atau bodoh patutlah ditulis. Pemikiran yang harus dibangun adalah menjadikan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan rakyat Indonesia sebagai manusia biasa. Manusia yang tidak selalu salah dan tidak selalu benar, manusia yang punya kehendak atas dirinya sendiri.

Kontroversi Batak

Kontroversi Batak kembali merebak, kabut tanah Bakara  bukan hanya menyelimuti hal ihwal seputar Sisingamangaraja XII, tapi berkenaan dengan Batak sebagai identitas etnik. Adalah sejarahwan Unversitas Negeri Medan (Unimed) Ichwan Azhari yang membuat kesimpulan yang mengguncangkan bahwa nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi para musafir barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860-an.

Di Jerman, sejarahwan bergelar doktor ini memeriksa arsip-arsip yang ada di Wuppertal, Jerman. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaha, atau tulisan tangan asli Batak, tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi dengan demikian nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak, tetapi diciptakan dan diberikan dari luar.

“Kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke wilayah Pulau Sumatera dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama bata. Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan,” kata Ichwan Azhari di Medan. (detiknews).

Penelitian Ichwan Azhari sepertinya menegaskan apa yang telah diteliti oleh Dr.Perret dari Paris, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka. Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.” Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak. (Baca juga buku Kolonia li sme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut, Penulis: Daniel Perret, Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Cetakan: April 2010)

Sikap lapang dada dalam mengsikapi temuan Ichwan Azhari di serukan oleh Pak Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS, menurut beliau ,  Ichwan Azhari bahkan sebelumnya sejarawan Mohammad Said, maupun Naqib Suminto dan Uli Kozok adalah intelektual yang memberi sesuatu yang berbeda kepada masyarakat di tengah kesadaran besarnya distorsi (penyimpangan) tentang sejarah dan pemahaman tentang jati diri sebagai bangsa bekas jajahan.

Sportifitas dan kejujuran kaum intelektual wajib diperlukan guna mengeliminasi distorsi yang berbuah kontroversi, sebagaimana ditunjukan oleh Pak Shohibul Anshor Siregar dalam tulisannya yang dimuat di medanposonline :

” Namun saya sebagai orang Batak sangat berkeinginan untuk secara dewasa menerimanya, dan satu-satunya jalan untuk “melawan” Ichwan Azhari hanyalah data. Hanya saja Ichwan Azhari dalam menginterpretasi data-data tersedia harus secara cermat membedakan kepentingan data intelijen dan data ilmiah para akademisi. Itu amat penting bagi ilmuan di negara-negara bekas jajahan.”

Dalam komponen akademisi saja masih perlu dipilah antara yang mengabdi kepada kepentingan penguasa dan yang mengabdi untuk kepentingan ilmiah semata. Ilmu sosial telah mencatat keajegan pengabdian “pelacuran” terhadap penguasa betapa pun zalimnya, dan begitu penguasa zalim itu runtuh secepat kilat pula ilmuan sosial tertentu membentengi diri antara lain dengan mencerca penguasa yang baru diruntuhkan.

Tetapi saya yakin Ichwan Azhari berjalan dalam koridor ilmiah yang objektif. Juga saya yakin bahwa sebagai ilmuan sosial tentu ia pun akan amat terbuka dengan sanggahan, karena itu menjadi bagian dari integritas seorang ilmuan.”

Kontroversi Majapahit

Adalah Tim Kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta , setelah sekian lama berkutat dengan beragam fakta-data arkeologis, sosiologis dan antropolis, maka Tim kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku awal yang mencengangkan berjudul ‘Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah Yang Tersembunyi’. Buku ini hingga saat ini masih diterbitkan terbatas, terutama menyongsong Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Buku ini menyimpulkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Islam bukan Kerajaan Hindu sebagaimana sejarah menulis yang berkembang sekarang.

Apa yang diungkapkan oleh buku ini tentu memiliki bukti berupa fakta dan data yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Beberapa fakta dan data yang menguatkan keyakinan bahwa kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Majapahit yang disarikan dari buku ” Herman Sinung Janutama,  ‘Kesultanan Majapahit, Fakta Yang Tersembunyi’, LJKP Pangurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Edisi Terbatas Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Yogyakarta Juli 2010  oleh Pahrudin HM, MA adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan atau adanya koin-koin emas Majapahit yang bertuliskan kata-kata ‘La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah’. Koin semacam ini dapat ditemukan dalam Museum Majapahit di kawasan Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Koin adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangat tidak mungkin sebuah kerajaan Hindu memiliki alat pembayaran resmi berupa koin emas bertuliskan kata-kata Tauhid.
2. Pada batu nisan Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang selama ini dikenal sebagai Wali pertama dalam sistem Wali Songo yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah Qadhi atau hakim agama Islam kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Agama Islam adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit karena memiliki Qadhi yang dalam sebuah kerajaan berperan sebagai hakim agama dan penasehat bidang agama bagi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam.
3. Pada lambang Majapahit yang berupa delapan  sinar matahari terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu shifat, asma, ma’rifat, Adam, Muhammad, Allah, tauhid dan dzat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit ini. Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini, maka dapat dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majapahit sesungguhnya adalah Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam.
4. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang muslim. Hal ini karena Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Dharmasiksa yang sekaligus juga ulama Islam Pasundan yang mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi, sedangkan neneknya adalah seorang muslimah, keturunan dari penguasa Sriwijaya. Meskipun bergelar Kertarajasa Jayawardhana yang sangat bernuasa Hindu karena menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi bukan  lantas menjadi justifikasi bahwa beliau adalah seorang penganut Hindu. Bahasa Sanskerta  di masa lalu lazim digunakan untuk memberi penghormatan yang tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja. Gelar seperti inipun hingga saat ini masih digunakan oleh para raja muslim Jawa, seperti Hamengku Buwono dan Paku Alam Yogyakarta serta Paku Buwono di Solo. Di samping itu, Gajah Mada yang menjadi Patih Majapahit yang sangat terkenal terutama karena Sumpah Palapanya ternyata adalah seorang muslim. Hal ini karena nama aslinya adalah Gaj Ahmada, seorang ulama Islam yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi Patih di Kerajaan Majapahit. Hanya saja, untuk lebih memudahkan penyebutan yang biasanya berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan Gajahmada saja. Dengan demikian, penulisan Gajah Mada yang benar adalah Gajahmada dan bukan ‘Gajah Mada’. Pada nisan makam Gajahmada di Mojokerto pun terdapat tulisan  ‘La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah’ yang menunjukkan bahwa Patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai Syeikh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai Patih Majapatih ini adalah seorang muslim.
5. Jika fakta-fakta di atas masih berkaitan dengan internal Majapahit, maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara global. Sebagaimana diketahui bahwa 1253 M, tentara Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad yang dikatakan sebagai pembalasan terhadap sikap para penguasa Abbasiyah yang seringkali menghina dan menistakan keturunan Rasulullah. Akibatnya, Timur Tengah berada dalam situasi yang berkecamuk dan terjebak dalam kondisi konflik yang tidak menentu. Dampak selanjutnya adalah terjadinya eksodus besar-besaran kaum muslim dari Timur Tengah, terutama para keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan ‘Allawiyah. Kelompok ini sebagian besar menuju kawasan Nuswantara (Nusantara) yang memang dikenal memiliki tempat-tempat yang eksotis dan kaya dengan sumberdaya alam dan kemudian menetap dan beranakpinak di tempat ini. Dari keturunan pada pendatang inilah sebagian besar penguasa beragam kerajaan Nusantara berasal, tanpa terkecuali Majapahit.

Tentunya apa yang ditemukan oleh Pak Ichwan Azhari tentang Batak dan Tim Kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta tentang “Kesultanan Majapahit” keluar dari pakem pandangan sejarah sebelumnya, yang sangat wajar menuai pro dan kontra bukan saja dikalangan sejarawan tetapi bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Ada dua penyebab distorsi yang menyimpangkan pemahaman sejarah , yaitu penyebab intern dan penyebab ekstern. Penyebab intern, berkaitan dengan visi dan kemampuan penulis sejarah memahami kondisi sosial yang melingkupi peristiwa sejarah itu. Ini tergambar dalam penulisan DR. Akbar S. Ahmad yang berjudul Kearah Antropologi Islam. Selain itu penyebab ekstern. Drs. Uka Tjandra Sasmita, dosen UI dan IAIN Jakarta, menyebut ada beberapa poin yang mendukung faktor ini, antara lain: tekanan pihak penguasa sebagai sponsor penulisan sejarah, tekanan masyarakat dalam mengubah arah sejarah, peran para orientalis merekayasa sejarah, dan peran para ‘orientalis pribumi’ yang turut menyimpangkan arah sejarah. Selanjutnya, akhir dari sebab-sebab itu akan timbul apa yang disebut ‘amnesia sejarah’ yaitu penyakit budaya yang membuat orang kehilangan kesadaran akan sejarah.

Ketika sejarah mendapat ‘tafsir baru’ sesuai pesanan. Ia tak lagi menjadi barang berharga, tetapi menjadi racun yang bisa menghancurkan ummat. Akibatnya tidak hanya penyelewengan fakta dan data saja, tatapi ‘frame’ berfikir yang salah pun akhirnya terbentuk.

Betapapun, menegakkan kebenaran dalam sejarah bangsa kita adalah urusan kita semua. Dan bagi para intelektual, kontroversi apapun maka sebaiknya DILAWAN DENGAN DATA…