Setelah KMB Itu …..

Empat tahun setelah proklamasi, berdasarkan keputusan Ronde-Tafelconferentie alias Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, Republik Indonesia diharuskan “menambahkan” kata “Serikat” pada namanya. Persidangan yang dimulai pada 24 Agustus 1949 itu menyudutkan Bung Hatta, ketua delegasi Indonesia waktu itu.

Betapa tidak, draf akhir dari konferensi menyatakan Indonesia harus menanggung beban utang Hindia Belanda 6,1 miliar gulden, dengan komposisi 3,1 miliar gulden dalam bentuk utang luar negeri dan 3 miliar gulden utang dalam negeri. Belanda hanya mau menanggung 500 juta gulden, sehingga total utang yang harus diperas dari keringat rakyat Indonesia berjumlah 5,6 miliar gulden. Jumlah yang sangat mengerikan bagi sebuah negeri dengan kas cekak.

Upacara penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan 27 Desember 1949 di dua tempat. Atas nama Republik Indonesia Serikat, Perdana Menteri Hatta menerimanya dari Ratu Juliana di Amsterdam. “Kini kita tidak lagi berdiri berhadap-hadapan,” kata Juliana, “melainkan berdiri sejajar, meski penuh dengan tanda-tanda luka.”  Belanda mengakui RIS, dan selanjutnya mengikatnya dalam Uni Indonesia-Belanda.

Di Jakarta, Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink menyerahkan kedaulatan kepada Sultan Hamengku Buwono IX, Wakil Perdana Menteri. Ratusan ribu orang berkumpul di jalan raya dan lapangan depan Istana “Gambir”. Pasukan Belanda menurunkan bendera merah-putih-biru, lalu regu Tentara Nasional Indonesia mengibarkan Merah-Putih.

Dalam derajat tertentu, dengan RIS, desain Van Mook gol. Negara federal ini dibangun dengan 16 negara bagian dan tiga daerah kekuasaan. Yang mencolok: Republik Indonesia (dengan presiden Mr. Assaat) ada di antara, misalnya, Negara Pasundan dan Negara Jawa Timur dan Negara Madura.

Artinya sebuah Indonesia yang berbeda telah lahir – lain dari yang ada dalam gagasan para bapak dan ibu pendiri Republik. Dalam pertemuan untuk mempersiapkan kemerdekaan sebelum Agustus 1945, hanya Bung Hatta dan Johannes Latuharhary dari Maluku yang setuju dengan ide federalisme. Dan mereka tak bicara banyak. Penentang utama: Muh. Yamin, cendekiawan asal Sawahlunto pengagum Kerajaan Majapahit itu. Bagi Yamin, seperti bagi kaum nasionalis waktu itu, federalisme akan merapuhkan persatuan bangsa.

28 Desember 1949, Tanggal dan bahkan peristiwa ini mungkin telah terlupakan. Ketika itulah Bung Karno kembali ke Jakarta, setelah sekian lama “mengungsi” di Yogyakarta. Ia kembali ke kota Proklamasi, tapi tidak ke rumahnya yang lama. Ia kembali untuk berdiam di bekas istana Gubernur Jenderal Belanda. Ia adalah Presiden Republik Indonesia Serikat, yang dilahirkan setelah empat setengah tahun revolusi yang keras harus dijalani bangsa. Sementara Hatta yang pada ada waktu Konperensi Meja Bundar tahun 1949, mewakili R.I. dan dengan terbentuknya RIS Hatta memegang kekuasaan penuh sebagai Perdana Menteri.

Dalam tubuh RIS sendiri terjadi pergolakan: beberapa negara bagian ingin bergabung dengan RI yang berpusat di Yogya ketika itu. Ketika itulah Natsir diminta Wakil Presiden Moh. Hatta menjadi perdana menteri RI. Ia menolak, karena ketika itu RI pun hanyalah salah satu negara bagian. Ia lebih suka sebagai ketua Fraksi Masyumi.  Melihat pergolakan di tubuh RIS, Natsir tak berpangku tangan. Selama dua bulan ia dengan alot melobi semua fraksi, termasuk PKI, juga dengan BFO (Bijzonder Federal Overleg) yang terdiri dari kepala-kepala negara bagian bikinan Belanda. Ia juga menemui Mr Assaat, Presiden ”RI Yogya”, yang juga sebuah negara bagian.

Dalam sidang Parlemen RIS 3 April 1950 Natsir berpidato dengan bahasa yang halus dan diplomatis — agar tak ketahuan maksudnya oleh Belanda — mengajak terbentuknya kembali negara kesatuan. Pidato itu diakhiri dengan ”Mosi Integral Natsir” yang bermaksud sama, ditandatangani semua fraksi.

Negara federal yang berdaulat yang merupakan hasil kompromi ini bisa bertahan tak lama. Dalam waktu empat bulan, satu per satu negara bagian yang lahir ketika Republik Indonesia sedang dalam kepungan militer Belanda itu berjatuhan. Di akhir April hanyalah NIT dan NST yang masih bisa bertahan. Setelah perundingan yang berlarut-larut antara RIS (yang mewakili kedua negara bagian itu) dan RI, parlemen RIS akhirnya menerima Mosi Integral Mohammad Natsir.

Setelah melalui berbagai proses perundingan, 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno mengumumkan piagam terbentuknya (kembali) negara kesatuan RI, yang diproklamasikan kembali dua hari kemudian. “Di tahun 1950 nasionalisme menang,” kata Herbert Feith. “Sebagai kekuatan yang mempersatukan seluruh kepulauan, nasionalisme sedang berada di puncak kekuasaannya.” Begitulah, NKRI.

Langkah Natsir itu merupakan pilihan strategis, yang dicapai secara konstitusional, demokratis, dan terhormat. Itulah sebabnya Presiden Sukarno kemudian menunjuknya sebagai perdana menteri yang pertama ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia pulih. Ketika wartawan Asa Bafagih dari Merdeka menanyakan calon yang ditunjuk membentuk kabinet, Bung Karno kontan berkata, ”Siapa lagi kalau bukan Natsir yang mempunyai konsepsi menyelamatkan Republik melalui konstitusi.” Dalam beberapa hal, sikap Natsir mencerminkan kecenderungannya sebagai nasionalis yang teguh.

Awal 1950-an seakan-akan menghidupkan kembali suasana pertengahan 1920-an dan 1930-an (“a decade of ideologies” dalam sejarah modern Indonesia), ketika berbagai corak ideologi diperkenalkan kepada masyarakat kota yang mulai menyadari makna kolonialisme. Tapi pada 1950-an perang besar dan revolusi telah dilalui dan kedudukan serta kekuasaan politik bisa jadi taruhan.

Peristiwa 5 April 1950

Subuh itu Kapten Andi Azis memimpin pasukannya menyerang tangsi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) di Klapperlaan (Jalan Monginsidi) dan menangkap para perwira dan melucuti senjata mereka. Padahal, sepekan sebelumnya, Letnan KNIL Azis beserta kompinya bergabung dalam APRIS. Bahkan hari itu pangkatnya dinaikkan menjadi kapten.

Hari itu pasukan Andi Azis menguasai seluruh kota Makassar. Pagi itu juga, lewat Radio Makassar, Azis mengumumkan tindakan pasukannya yang dimaksudkan untuk mempertahankan NIT (Negara Indonesia Timur). Ia dan pasukannya bertindak bukan sebagai KNIL, tapi APRIS. Tujuan gerakannya agar pasukan APRIS dikirim kembali ke Jawa.

Hari itu, di luar pelabuhan Makassar memang berlabuh kapal Waikelo dan Bontekoe – milik Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), kini Pelni – mengangkut sekitar seribu pasukan APRIS di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang. Mereka tidak bisa mendarat karena dihalangi pasukan Andi Azis.

Namun, di balik gerakan Azis, ada alasan lain yang lebih dalam. Selama Maret 1950, di Sulawesi Selatan berkali-kali berlangsung demonstrasi rakyat, menuntut pembubaran NIT, dan agar bergabung dengan Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Keadaan ini rupanya mencemaskan kaum federalis di NIT yang dipimpin Jaksa Agung Soumokil. Peranan Soumokil sebagai dalang pemberontakan Andi Azis terungkap dalam pengadilan Azis.

“Gerakan Rabu Pagi” diputuskan pada 4 April. Malam itu Azis diundang menghadiri pertemuan di rumah Soumokil bersama beberapa opsir lain. Di situ diputuskan: kedatangan Batalyon Worang harus dicegah. Pukul 23.00 presiden NIT Sukawati datang dan menasihati hadirin agar tidak sampai terjadi “hal-hal yan tidak diinginkan . ” Menurut Azis telah Sukawati pulang, Soumokil berkata, “hantam saja.” Azis mengartikannya sebagai perintah mengangkat senjata. Ia kemudian setuju diangkat sebagai pemimpin gerakan. “Saya menerima penunjukan itu dengan maksud untuk mencegah pendaratan Worang demi keselamatan rakyat, dan agar supaya tidak ada korban yang lebih banyak,” kata Azis dalam sidang pengadilan .

Tapi Azis dikecewakan. Gerakannya tak memperoleh dukungan rakyat. Bahkan pemerintah NIT sendiri lewat PM Diapari menyesalkannya, serta menyatakan peristiwa itu “tak dikehendaki pemerintah NIT.” Pemerintah RIS lewat PM Hatta kemudian memberi ultimatum kepada Azis untuk datang ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam tempo 4 x 24 Jam. Tatkala batas waktu dilewati, dan Azis belum juga pergi ke Jakarta, Presiden Soekarno pada 13 April malam mengucapkan pidato radio. “Tempo itu telah lampau. Dan sekarang, sebagai presiden RIS dan pangadilan tertinggi APRIS, saya menyatakan bahwa dia adalah pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah RIS,” kata Presiden Soekarno.

Baru esok harinya, 14 April, Azis pergi ke Jakarta. Di lapangan terbang Kemayoran ia ditahan CPM. “Padahal, waktu itu saya hanya membawakan dua setel pakaian, karena saya pikir ia akan segera pulang,” kata Ny. Jabida Azis, istri Almarhum. Tiga tahun kemudian, 25 Maret 1953, ia diajukan ke Pengadilan Tentara. Andi Azis mengaku bersalah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Diakuinya juga bahwa ia “sama sekali buta politik.” Andi Azis dijatuhi hukuman penjara 14 tahun potong tahanan. Ia kemudian memperoleh grasi dan pada 31 Agustus 1956 dibebaskan. Mertuanya, Nadjamuddin Baso, kemudian meminta partnernya di PT Samudera Indonesia, Soedarpo Sastrosatomo, untuk menerima Azis. Di perusahaan pelayaran ini, Azis bekerja sampai akhir hayatnya.

Bekas panglima Teritorium Indonesia Timur, Kolonel Alex Kawilarang, menganggap Andi Azis korban. “Ia korban hasutan segelintir orang,” katanya. Peristiwa Andi Azis, menurut Kawilarang, merupakan awal pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang dipimpin Soumokil. Pada 22 April, Soumokil diskors. Ia lari ke Ambon dan memproklamasikan RMS. Andi Azis memang tidak mengenal benar situasi Indonesia. Sejak umur 12 tahun, ia dikirim ke Negeri Belanda. Waktu Belanda diduduki Jerman, ia ikut gerakan bawah tanah. Kemudian ia mendapat latihan militer di Inggris, konon bersama antara lain Husein (Raja Yordania) dan Moshe Dayan (bekas menteri pertahanan Israel. Tahun 1944, ia ikut dalam pertempuran memperebutkan Kota Arnhem di Negeri Belanda. Baru pada awal 1946 ia kembali ke Makassar. Enam bulan kemudian, ia mengikuti pendidikan instruktur para komando di Bandung. Menjelang pengakuan kedaulatan akhir 1949, ia ditempatkan sebagai letnan KNIL di Makassar.

***

~Masa silam tampaknya tetap sulit untuk tenggelam ketika masa baru sedang menjadi. Sejarah tak pernah searah….

*Diantara yang menjadi sumber referensi :

1. Pelajaran dari dunia yang hiruk pikuk
2. Sang Negarawan yang Arief
3. Soekarno-Hatta, Antara Mitos…
4. Demokrasi Parlementar, Optimisme yang terabaikan
5. Dari suatu hari yang pendek di Yogyakarta
6. Kisah Azis, Pemberontakan itu.