esbeye dua ; fa ‘aina tadzhabuun …

semoga tetap sehat untuk 5 tahun kedepan

“Democracy is an impossible thing until the power is shared by all, but let not democracy degenerate into mobocracy” (Mahatma Gandhi)

Di persimpangan jalan sejarah yang krusial, nasib bangsa-bangsa sering terkait sangat erat dengan orang-orang tertentu. Individu-individu ini seolah dipilih oleh sejarah untuk mengemban suatu misi besar. Keputusan moral dan pilihan politik mereka untuk menjawab tantangan sejarah ini menentukan dan mengubah nasib bangsanya untuk selama-lamanya.

Afrika Selatan dan Mandela adalah contoh yang baik untuk era akhir abad ke-20. Runtuhnya rezim apartheid melontarkan Mandela ke tampuk pimpinan Afrika Selatan dan langsung menghadapkannya pada pilihan pelik, yakni mengikuti semangat membalas dendam atas ketidakmanusiawian rezim masa lalu terhadap warga kulit hitam atau rekonsiliasi yang sangat tidak populer. Mandela memilih rekonsiliasi.

Sejarah memilih mereka untuk mengemban misi besar dan mereka menjawabnya dengan keputusan moral yang benar dan pilihan politik yang tepat dan, kadang, berani. Keberhasilan mereka membuat nama mereka selalu dikenang oleh bangsanya dan terukir dalam sejarah dunia. Mereka bukan lagi sekadar presiden, tetapi juga pemimpin besar.

Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat penting. Arah pertama akan membawa kita kembali ke republik masa lalu, sementara arah kedua mengantar kita kepada Indonesia masa depan; yang pertama jalan memutar kembali ke praktik sosial-politik yang korup dan yang kedua adalah jalan lurus menuju politik yang bersih serta tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel; jalan pertama menuju stagnasi sosial-politik dan keterpurukan, jalan kedua menuju Indonesia yang adil dan sejahtera serta bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa.(1)

MOBOCRAZY VS DEMOCRACY

Apakah Mobocrazy itu ? Ia diambil dari kata Mob yang artinya adalah gerombolan/ sejumlah massa. Mobocrazy itu sendiri berarti ? Situasi dimana individu telah kehilangan kepribadiannya dan tenggelam terbawa arus massa kemanapun massa itu bergerak? Kata Mobocracy digunakan Frank Lloyd Wright seorang arsitek kenamaan Amerika , untuk menggambarkan sebuah Comformist Society, namun saya lebih suka menyebutnya sebagai Mobocrazy.

According to The Free Dictionary, the meaning of mobocracy is mob·oc·ra·cy (mb-kr-s) n. pl. mob·oc·ra·cies

1. Political control by a mob.
2. The mass of common people as the source of political control.

Demokrasi hanya bisa sukses bila para individu menjadi mandiri, kritis dan berpartisipasi dalam suatu masyarakat, bukan menjadi bagian pasif dari suatu massa, yang hanya bisa ikut-ikutan.

Namun dalam suatu masyarakat dan sistem yang Paternalistik, Chauvinistic dan Feodal, sengaja sikap kristis ini dimandulkan demi kepentingan status quo dan para penguasa dan kaum elitis. Masyarakat dibikin pasif seperti robot, sebuah Mobocrazy yang bisa digerakan sekehendak hati para penguasa, sesuai dengan kepentingan mereka. Harmonis merupakan kata favorit mereka. Kalau ada perbedaan pendapat dan sikap kristis langsung harus dibungkam karena bisa merusak harmoni (ala penguasa) dalam masyrakat.

“Mobocracy atau the rule of the mob, merupakan kritik Aristoteles terhadap demokrasi di awal-awal kelahirannya. Ia menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, rentan akan anarkhisme, dan sangat sulit dibayangkan adanya suatu kelompok yang besar (mayoritas) memimpin kelompok yang jumlahnya lebih kecil (minoritas).”

Mobocracy timbul karena kaum-kaum elite menggunakan emosi rakyat sebagai alat untuk memaksakan kehendak mereka. Mobocracy sering terjadi dalam negara yang pemerintahan pusatnya kurang stabil. Contohnya, negara-negara yang baru lepas dari sistem authoritarian dan menuju sistem demokrasi.

Kejatuhan sistem authoritarian menyebabkan kekuasaan jatuh ke tangan segelintir kelompok-kelompok politik atau ke tangan elite-elite politik yang memiliki dukungan golongan. Namun, seperti biasanya, dalam pemerintahan, akan terjadi pertentangan antara kaum-kaum elite ini. Sering satu kelompok terdesak dan merasa kedudukannya terancam seperti karena skandal, kurangnya legitimasi, atau melemahnya posisi mereka.

Bisa juga salah satu atau beberapa kaum elite ingin mendapat dukungan lebih banyak dari rakyat demi legitimasi. Cara termudah untuk lebih banyak mendapatkan dukungan adalah mereka berupaya membangkitkan emosi rakyat dengan berusaha membuat rakyat atau kelompoknya merasa kepentingan mereka terancam.

Ada beberapa faktor yang bisa “membantu” kaum elite membakar emosi rakyat. Pertama: adanya rasa takut dalam diri rakyat sendiri. Misalnya, kalau rakyat merasa kepentingan mereka terancam oleh unsur yang mereka anggap dari luar. Kedua: adanya faktor satu target atau musuh pada rakyat yang sedang dibangkitkan emosinya itu. Ketiga: kondisi ketika pemerintahan sedang labil yang disebabkan kekalahan perang, kerusakan ekonomi, atau masa pergantian pemerintahan dari autocracy ke oligarchy atau democracy.

Pelaku-pelaku ”mobocrazy” pandai bela diri. Sebagian melarikan diri, sebagian menyalahkan para pengelola negeri, dan sebagian lagi mengarang teori konspirasi. Tidak mengherankan ”mobocrazy” justru semakin meningkatkan apatisme masyarakat terhadap demokrasi. Sebagian kalangan bahkan menyimpulkan bangsa ini sesungguhnya kurang compatible dengan sistem demokrasi.

Negara Gempa

Bangsa ini sudah cukup lama diguncang gempa, baik gempa denotatif berskala Richter maupun gempa konotatif: gempa politik, gempa sosial, gempa ekonomi, dan gempa budaya. Gempa konotatif jauh lebih rutin dan panjang daripada gempa denotatif yang datang secara berkala, sesuai dengan hukum alam.

Warisan penderitaan itu pula yang menjadikan bangsa kita ”membiarkan” Orde Baru-Soeharto mampu menciptakan ”gempa” selama 32 tahun. Dalam rentang waktu yang lumayan menyesakkan itu, Orde Baru-Soeharto mampu membelokkan dinamika sosial-politik-ekonomi negeri ini yang semula berciri kerakyatan, sipil, dan antimodal asing menjadi elitis, militeristis, dan promodal asing.

Arus utama yang dibangun Orde Baru-Soeharto itu masih mendominasi hingga kini, di mana ekonomi kapitalistik neoliberal mengatur setiap tarikan napas kita. Akibatnya, bangsa kita semakin kehilangan kedaulatan dan negara lebih berperan sebagai ”panitia” pasar bebas.

Mereka yang prosistem ekonomi dan politik liberal mungkin menganggap kondisi sekarang ini merupakan pencapaian bangsa yang ”gilang-gemilang”. Kalau toh kemiskinan dan kebodohan masih menganga, itu karena ”kesalahan rakyat sendiri yang tidak pintar dan kaya”.

Mereka lupa bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah anak kandung sistem yang tidak distributif sehingga aset dan akses menggumpal hanya di lingkaran kekuasaan yang terbatas dan tertutup. Inilah kondisi yang oleh Mahatma Gandhi dianggap bertentangan dengan ukuran ideal suatu negara. Menurut Gandhi, ukuran kebesaran suatu negara harus didasarkan pada betapa pedulinya negara kepada rakyatnya yang paling lemah (2)

era SBY jilid satu adalah era “presiden sial”

Juan Linz, profesor bidang Ilmu Politik dari Yale University, pernah melontarkan tesis bahwa negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial di atas struktur politik multipartai cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen.

Tesis di atas diperkuat oleh hasil studi Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart yang menyatakan bahwa kombinasi antara presidensial dan multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (divided government). Ini adalah sebuah kondisi ketika presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen.

Tesis Linz maupun Mainwaring dan Shugart sedikit atau banyak terjadi di era SBY pada periode pemerintahan 2004-2009. Saat itu, SBY cukup direpotkan oleh manuver politik partai-partai besar di parlemen, termasuk Partai Golkar yang ketua umumnya JK.

Kerepotan SBY itu setidaknya bisa dilihat pada tiga fakta politik saat itu. Fakta pertama, kuatnya kontrol parlemen terhadap pemerintahan. Akibatnya, kebijakan presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen. SBY beberapa kali “diancam” dengan penggunaan hak angket serta penarikan dukungan. Itu menjadi alat negosiasi parpol dengan SBY.

Fakta kedua, dalam proses pembentukan dan reshuffle kabinet, partai politik mengebiri hak prerogatif presiden dengan melakukan intervensi. Akibatnya, presiden terpaksa lebih akomodatif untuk memuaskan parpol. Fakta ketiga, koalisi parpol yang mendukung pemerintah di parlemen berjalan tidak efektif. Ikatan koalisi sangat cair dan cenderung rapuh. Misalnya Partai Golkar. Meski partai ini jelas-jelas berkoalisi dengan pemerintah karena kader-kadernya menjadi menteri, di parlemen Partai Golkar tidak selalu sejalan dengan SBY.

Tiga fakta itulah yang bisa menggambarkan betapa repotnya SBY dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, muncul guyonan, era SBY saat itu adalah era “presiden sial” (presiden yang bernasib sial).

BAGAIMANA kira-kira jalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono setelah pada bulan ini mereka dilantik? … esbeye dua ; fa ‘aina tadzhabuun …

sebuah opini anak negeri (dari berbagai sumber inspirasi)

Update 12 Oktober 2009 Sebuah catatan yang menarik dari Arie Sujito, pemerhati masalah sosial politik asal Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang arah esbeye dua yang dimuat di liputan6.com

SBY Akan Buat Skema Korporatisme Politik

Arie Sujito, pemerhati masalah sosial politik asal Universitas Gadjah Mada (UGM), memperkirakan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan membuat skema korporatisme politik dalam kabinetnya. “…Skema korporatisme antara Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar,” kata Arie di Yogyakarta, Ahad (11/10).

Menurut dia, komposisi kabinet kemungkinan proporsional antara partai politik (parpol) dan kalangan profesional. Hanya saja, kekuasaan dikelola dan disangga koalisi tiga parpol besar dengan arah yang sama. “Dengan skema tersebut maka jelas tidak akan ada oposisi efektif, sementara parpol-parpol kecil hanya menjadi penggembira sirkuit politik,” kata Arie, seperti dikutip ANTARA.

Ia menjelaskan, jika tidak ada terobosan maka parpol kecil tidak akan mampu mengimbangi kekuatan skema korporatisme tersebut. Dengan demikian, masyarakat sipil harus berkonsolidasi untuk mengimbanginya. “Dengan cara membuat regrouping untuk membangun basis-basis gerakan sipil yang kuat, sembari mempersiapkan pertarungan baru menuju Pemilu 2014,” ujar Arie.

Lebih jauh Arie mengatakan, bila masyarakat sipil tidak berani membangun basis-basis kekuatan sipil maka dikhawatirkan proses demokratisasi di negeri ini akan berjalan di tempat. Tentunya, imbuh dia, keadaan tersebut tidak akan memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat.

“Jika masyarakat sipil tidak memilki basis kekuatan untuk mengimbangi korporatisme tersebut maka akan mengalami kemandegan demokrasi karena tidak ada lagi oposisi efektif,” urai dia.

Arie menambahkan, dominasi ketiga parpol tersebut dan kemenangan mutlak SBY memang tidak akan menghasilkan otoriterisme. Namun, dominasi itu juga tidak akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

esbeye dua ; fa ‘aina tadzhabuun … Baca juga !!!

vox populi belum tentu vox dei

Jejak Negeri Memilih Demokrasi

Dosa-dosa Demokrasi