“Vox Populi” Belum Tentu “Vox Dei”

Oleh : THE GLOBAL NEXUS ; Christianto Wibisono*

Benyamin Intan PhD sebagai penceramah tunggal pada seminar “Politik, Moral, dan Kepemimpinan Nasional” Sabtu (4/7) oleh Reform Center for Religion and Society menyatakan bahwa Vox Populi belum tentu Vox Dei. Tuhan bisa menetapkan, memimpin secara negatif, mengizinkan, dan juga membiarkan rakyat memilih sesuai dengan free will.

Ketika mayoritas Republik Weimar terpukau oleh seorang orator ulung maka Tuhan membiarkan munculnya Adolf Hitler. Bahkan, gereja Katolik pun bungkam terhadap holocaust Nazi. Constantin Agung mengakuisisi agama Kristen dari “agama perjuangan” yang selama tiga abad menderita penganiayaan oleh Imperium Romawi, menjadi agama establishment. Sejak saat itu malah gereja dan umat menjadi complacent, puas diri, dan identik dengan kemapanan yang kurang peduli dengan penderitaan masyarakat.

Kooptasi agama oleh negara atau akuisisi negara oleh teokrasi merupakan fenomena universal yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja, termasuk masih bisa muncul di Indonesia dan membuyarkan kesatuan Indonesia yang majemuk.

Dalam Pilpres 8 Juli, yang hari Kamis kemarin masih diobstruksi secara desperate oleh dua pasangan, sehingga nyaris menimbulkan krisis yang rawan gara-gara masalah teknis daftar pemilih tetap (DPT), maka Indonesia memang memerlukan mawas diri dan kembali kepada moral hakiki jiwa kesatria untuk tidak menghalalkan segala cara.

Pergolakan politik segala zaman memakai tribalisme sebagai basis dalam menciptakan unit kekuasaan yang kemudian berhadapan dengan tribal lain. Dalam perebutan hegemoni internal berlaku hukum rimba, siapa paling kuat dia yang menang, dengan segala teknik tujuan menghalalkan cara yang bersifat universal. Machiavelli di Barat, Kaultya dan Ken Arok di India dan Nusantara, Wu Tze-tian di Tiongkok Ini permaisuri dengan ambisi kekuasaan seperti Cleopatra dan Sheba di Mesir dan Israel.

Perebutan kekuasaan dengan pedang dan peluru kemudian diganti dengan pemilu dan pena (contreng). Tapi, Machiavelisme, Ken Arokisme, Kaultyaisme, tetap berjalan terus dalam perang propaganda, perang persepsi, dan perang internet.

Semua mengetahui isi perut masing-masing, karena tidak ada politisi negara berkembang yang tidak mencampuradukkan kekuasaan dan jabatan untuk memperkaya diri atau untuk memobilisasi dana dalam perebutan kekuasaan. Kasus proses pemilihan gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia yang sedang dilacak, karena pengakuan Agus Condro, bukan satu-satunya.

Indonesia sudah dibebaskan dari rezim otoriter Orde Baru dan sekarang sedang mempraktikkan demokrasi yang pernah dilakukan selama 15 tahun pertama. Sekarang, malah sebagian elite karena tergusur dalam proses pemilihan demokratis ada yang ingin kembali ke zaman Orde Baru. Bahaya kemunduran demokrasi kembali ke otoriterisme merupakan gejala yang bukan monopoli Indonesia. Karena itulah adagium Vox Populi Vox Dei, bisa di interpretasikan secara kreatif seperti kata Benyamin Intan. Kalau rakyat malah setuju pemimpin menguasai secara otoriter dan menghapuskan masa jabatan seperti di Venezuela, ya itu artinya rakyat banyak lebih senang diktator ketimbang demokrat. Hal yang sama terjadi di Honduras, ketika Presiden Manuel Zelaya, yang sudah habis masa jabatannya mau mengubah konstitusi supaya bisa maju lagi ke termin ketiga. Tapi, karena yang menggulingkan adalah rezim militer maka Zelaya, yang sempat mengungsi ke luar, balik lagi ke Honduras, karena Obama mendukung Hugo Chavez dan seluruh AS juga mengecam kudeta militer yang menyingkirkan Zelaya.

Konflik Terbuka

Di tengah hiruk-pikuk pilpres, berita ditahannya empat mahasiswa Indonesia yang disiksa oleh polisi Mesir, tidak bisa dirahasiakan dan ditutupi. Pemerintah dan polisi Mesir sedang merazia jaringan pendukung dan pengagum Hamas yang berasal dari pelbagai negara termasuk Prancis dan Indonesia.

Di Iran, terjadi konflik terbuka antara pendukung Ahmedinejad melawan Mousavi yang sekarang dituduh menjadi antek AS. Penguasa Tertinggi Ayatullah Ali Khameini yang menggantikan almarhum Khomeini yang menggulingkan Shah Iran 1979, mendukung Ahmedinejad. Tapi, Ayatullah Beheshti dan Ayatulah Sistani (tokoh ini bermukim di Irak) mendukung Mousavi. Karena sudah tidak ada Kedubes AS dan Obama adalah tokoh populer, maka rezim ayatullah mengalihkan serangan ke Kedubes Inggris dan menangkapi staf lokal atas tuduhan kegiatan politik anti-Ahmedinejad.

Di Myanmar, Sekjen PBB Ban Ki Moon gagal bertemu dengan Aung San Suu Kyii, karena rezim militer sama sekali tidak mencerminkan falsafah dan ajaran Buddha. Maka suara rakyat yang dibajak, dibeli, dimanipulasi oleh elite yang tidak murni, tidak bermoral, munafik dan Machiavelis belum tentu mencerminkan kehendak Tuhan yang positif. Seperti analisis Benyamin Intan, suara rakyat belum tentu suara Tuhan. Bisa juga jadi suara setan yang mengangkat Hilter menjadi pemimpin Nazi Jerman secara “demokratik”. Bisa juga menjadi suara massa yang berteriak “Salibkan Jesus” dan “Bebaskan Barabas”.

Kalau Sofyan Wanandi memilih Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie mengkritik Boediono, maka jangan di-gebyah-uyah bahwa seluruh warga keturunan Tionghoa pro-JK atau anti-SBY. Almarhum PK Oyong waktu masih bernama Auwyong Peng Koen menulis dalam Star Weekly bahwa DR Ong Eng Die (Menteri Keuangan kabinet Ali) bukan mewakili orang Tionghoa, tapi karena ia politisi PNI yang cakap dalam akuntansi. Tapi, PK Oyong merasa perlu menulis bahwa dia bisa berbeda pendapat dengan Ong Eng Die.

Ketika Baperki dibubarkan, karena dimasukkan dalam satu kuali panas bersama PKI, maka tokoh Tionghoa kanan Ong Tjong Hay alias Sindhunata dianggap representasi Tionghoa dari aliran pembauran. Ternyata teori pembauran gagal total, karena sudah membaur juga, masih dihantam tragedi Mei. Soeharto memasukkan keturunan Tionghoa dalam karantina bisnis. Tapi, politisi asal Tiong-hoa tetap bisa bergerilya mencapai puncak walaupun bukan menjabat menteri, seperti Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi.

Yang Ideal

Sebelum lengser, Soeharto sudah sempat tidak suka dengan CSIS, menurut uraian Harry Tjan dalam bukunya. Jadi, memang politik identitas dengan kaum, golongan, suku, agama, ras, dan etnik harus dihentikan. Setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab individual. Bisa memengaruhi, bisa menjadi pemimpin, tapi kesalahan, kekurangan, dan keberhasilan merupakan tanggung jawab pribadi agar tidak menyamaratakan.

Yang paling ideal, tentu berpolitik tanpa harus saling bunuh menjadi teroris dan kriminal. Berpolitik dengan santun, merebut kekuasaan melalui persaingan pemilihan umum dan jangan melalui kudeta intrik model G-30-S, Malari, peristiwa ITB, penculikan, intrik, demo anarki, pelanggaran HAM berat tragedi Mei 1998, dan derivative-nya kematian mahasiswa yang tidak dituntaskan, serta pembunuhan ala Munir. Politik yang menjadi teror dan kriminal sadis harus dihentikan, kalau negara dan bangsa Indonesia tidak akan menjadi failed state.

Demokrasi dan pemilu lima tahunan, serta pembatasan masa jabatan presiden sudah berlaku. Semua pihak harus menahan diri dan bersabar lima tahunan, karena paling lama toh hanya bercokol 10 tahun.

Mengapa mesti memakai cara-cara Orde Lama dan Orde Baru? Sekarang, kasak-kusuk pilpres sudah demikian desperate, sehingga anak muda membuat anekdot di blog. Pilpres 8 Juli adalah pilihan antara neolib, neofasis, dan neorasis.

Indonesia diberi peluang menjadi anggota G-20 dan bisa menentukan arah reformasi ekonomi dunia. Tapi, elite yang ignorant, negligent atau just idiot tidak melihat peluang itu sebagai kesempatan emas yang hanya berlaku einmalig, yang tidak akan terulang lagi.

Kampanye antineolib dengan cara neofasis dan neorasis demikian dahsyatnya hingga istilah neolib mirip dengan istilah zaman PKI, setan kota yang harus diganyang. Sejarah panjang Republik Indonesia tidak lepas dari sejarah manusia. Orang Indonesia tidak beda dengan orang Lebanon atau Iran atau juga rakyat AS. Ada yang bermental Hezbollah, atau Bush, atau Obama, atau Saad Harari. Kalau Indonesia tidak mau jadi seperti AS yang bisa menampilkan Obama, tapi malah kerja elitenya hanya mau menjiplak Iran atau Beirut atau Kairo, yang menyiksa mahasiswa Indonesia, ya Tuhan akan membiarkan. Ketika WTC ditabarak dan orang AS tanya, Tuhan di mana engkau, Tuhan menjawab:

Saya tidak ke mana mana, kalian yang mengusir saya dari ruang publik

Di mana Tuhan pada 8 Juli? Elite yang mencampuradukkan agama untuk merebut kekuasaan, bisa saja dibiarkan seperti dulu Hitler juga dibiarkan memimpin Jerman yang akan dihancurkan oleh Sekutu. Vox Populi belum tentu Vox Dei, tapi Vox Satan.

*Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional
** Sumber : Suara Pembaharuan