Negara Ketakutan

Negara Lemah

Dalam suatu negara lemah, kebijakan politik yang diambil terkondisikan oleh instabilitas politik, krisis legitimasi, lemahnya identitas nasional, tidak berfungsinya institusi sosial politik, kemiskinan ekonomi dan sangat rentan terhadap tekanan-tekanan eksternal.

Muculnya teror bom yang membuat ketakutan di masyarakat semakin menegaskan bahwa negara lemah dalam menjaga keamanan rakyatnya.“Negara lemah, saya kira itu poinnya,” singkat mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif yang biasa dipanggil Buya, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online.

Ketidak mampuan dalam menyelesaikan kasus korupsi, masalah kemiskinan dan lain sebagainya merupakan ciri negara lemah.  Statemen ini ada didalam bukunya Francis Fukuyama  yang berjudul; State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.

Selanjutnya Francis Fukuyama menyebutkan bahwa indikasi kuat atau lemahnya negara dilihat dari apa yang disebutnya sebagai state function (fungsi negara) dengan state capacity (kapasitas negara). Relasi antara keduanya akan menempatkan suatu negara dalam salah satu dari empat kuadran. Ringkasnya, negara yang kuat atau bisa dikatakan sukses adalah negara yang memiliki kapasitas yang kuat, baik dengan fungsi yang banyak maupun sedikit.

Kapasitas negara adalah sejauh mana negara mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks pembangunan sosial, kapasitas negara diperlihatkan oleh kemampuan negara memenuhi hak-hak dasar secara proporsional dengan anggaran belanja negara. Dalam konteks penegakan hukum diindikasikan dengan konsistensi negara umumnya dan aparatur penegak hukum khususnya dalam menegakkan hukum dan menciptakan kepastiannya. Untuk yang terakhir ini, Francis Fukuyama melihat munculnya terorisme sebagai indikasi lemahnya kapasitas negara dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum.

Lemahnya negara karena lemahnya para penyelenggara negara,  menyebabkan pudarnya kepercayaan rakyat. Rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap elemen-elemen yang terkait dalam kehidupan bernegara, baik itu kepercayaan terhadap para pemimpinnya, kepercayaan terhadap aparat penegak hukumnya, kepercayaan terhadap jajaran birokrasi pemerintahannya, kepercayaan terhadap sistem yang ada, kepercayaan terhadap sesama warga negara dan yang paling parah bangsa Indonesia semakin kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri sebagai suatu bangsa yang sebetulnya merupakan suatu bangsa yang besar dengan sumber daya yang luar biasa. Krisis kepercayaan tadi menimbulkan hilangnya harapan rakyat Indonesia terhadap masa depannya. Bangsa yang tidak berpengharapan sangat sulit untuk turut serta secara efektif di dalam pembangunan.

Politik Ketakutan

Menurut Hobbes, manusia lahir ke dunia dengan membawa ketakutan. “fear and I, said Hobbes, were born together”. Karena manusia adalah makhluk yang penuh dengan ketakutan, cara mengendalikannya adalah dengan mengontrol sumber ketakutan itu, yaitu adanya kekuatan di luar manusia yang mengendalikan manusia. Dalam konteks sosial-politik, kekuatan tersebut menjelma dalam wujud negara. Hobbes berpendapat, negara harus kuat untuk mengendalikan ketakutan manusia sehingga stabilitas tercipta.Implikasinya, negara memerlukan pemimpin yang kuat dan memerintah secara tegas.

Akan tetapi, mengapa negara yang kuat kemudian tidak lantas menimbulkan keamanan bagi warganya, tetapi dalam konteks yang lebih kontemporer  justru menimbulkan ketakutan-ketakutan lain terhadap warganya sendiri? Pada titik inilah Hobbes mendapatkan kritik. Tesis Hobbes bahwa negara yang kuat akan mengendalikan manusia sehingga menimbulkan rasa aman akan problematis jika dihadapkan pada masalah kontemporer:

Menurut Ibnu Khaldun, ketakutan bersumber dari lemahnya solidaritas sosial, atau disebut oleh Ibn Khaldun sebagai “ashabiyah”. Lemahnya solidaritas menyebabkan manusia takut terhadap ancaman dari kelompok atau entitas lain. Pada konteks negara, ketika solidaritasnya melemah dan ikatan persaudaraannya tercerai berai, akan muncul sifat takut terhadap orang lain, yang menyebabkan terjadinya “kekacauan sosial”—meminjam istilah Thomas Hobbes.

Pemikiran Khaldun pada beberapa titik memiliki persamaan dengan Hobbes. Ia berpendapat bahwa negara harus kuat, agar solidaritas sosial masyarakat terjaga. Ibn Khaldun berangkat pada titik pandang bahwa manusia memiliki dualism potensi, yaitu potensi untuk berbuat baik dan berbuat “zalim”. Kezaliman sendiri secara bahasa mengacu pada apa yang kita kenal sebagai represi terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi kezaliman, perlu adanya solidaritas atau “ashabiyah”. Pada titik inilah terdapat perbedaan mendasar antara Ibn Khaldun dengan Hobbes.

Persoalannya, apa yang akan terjadi ketika “ashabiyah” atau solidaritas sosial tersebut melemah? Khaldun menjelaskan, akan muncul sikap individualistik yang kontraproduktif dengan semangat kolektivis. Ia menyebutnya sebagai peradaban “hadhari”. Implikasinya, seorang manusia yang terjebak pada sikap individualistis dan meninggalkan solidaritas akan cenderung bersikap zalim. Pada titik itu, keadilan akan berubah menjadi tirani. Seorang manusia akan takut terhadap manusia lain dan menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk bersikap zalim. Pada titik inilah terjadi “politik ketakutan”.

Isu NII dan Politik Ketakutan

Low trust (rendahnya kepercayaan) dan pandangan serba negatif kini melanda bangsa Indonesia. Kelemahan penyelenggara negara dalam menyelesaikan segala problematika negara yang menyebabkan memudarnya kepercayaan rakyat terhadap alat kelengkapan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya dalam wujud komite, komisi, tim atau badan atau apapun yang dibentuk. Seharusnya diselesaikan secara gentle dan tuntas malah sebaliknya menyalahkan pihak lain dan bahkan membuat masalah-masalah baru.

Negara menjadi “cemburu buta” khawatir rakyatnya berpaling kelain hati. Meminjam istilah Ibnu Khaldun, lemahnya solidaritas dan soliditas antara rakyat dan pengelola negara karena krisis kepercayaan, sehingga terjebak pada sikap individualitas sehingga seorang manusia akan takut terhadap manusia lain dan menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk bersikap zalim.

nBasis memberikan warning bagi para penyelenggara negara :”Indonesia saat ini memang sedang lemah, sedang tak begitu memikirkan kemaslahatan rakyatnya kecuali dalam retorika. Ini adalah kondisi yang sangat baik untuk segala kekacauan dan perlawanan (mulai dari perlawanan halus sampai perlawanan terbuka, atau mulai dari perlawanan liar sampai perlawanan konstitusional)“.

Ketidak becusan aparatur negara dalam mengelola negara dan rakyatnya, bukan hanya melahirkan ketidakpercayaan pada para penyelenggara negara tetapi bisa berdampak kepada falsafah dan landasan dibangunnya sebuah negara atau dengan kata lain rakyat akan mempertanyakan ulang finalisasi negara yang di agungkan sebagai produk founding father. Maka terciptalah “shadow enemy” (musuh bayangan) , yang diarahkan kepada  kelompok tertentu yang dianggap radikal dan fundamentalis sebagai “common enemy” (musuh bersama) seluruh bangsa. Seperti legitimasi Fir’aun yang tak bisa tidur nyenyak diganggu mimpi buruk akan runtuhnya singgasana karena seorang anak laki-laki dari Bani Israil maka dibunuhlah semua bayi laki-laki yang baru lahir.

Menarik apa yang ditulis oleh Abang Nirwan “Tukang Ngarang” tentang Islam Phobia dan Gerakan Tanpa Nama : ” Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Asia Pasifik, maka adalah kebodohan kalau membiarkan Islam di sini tumbuh subur, matang dan dewasa. Islam tak boleh tumbuh dan dipahami secara holistik di Indonesia. Islam di Indonesia haruslah sekuler. Bila holistik, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam konteks lokal, domestik dan internasional“.

Benih-benih munculnya kelompok radikal dan fundamentalis itu, diantisipasi secara dramatis dengan menggunakan pola opini. Memisahkan dan menghilangkan dukungan dan simpati rakyat terhadap kekuatan radikal dan fundamentalis. Selanjutnya, ketakutan yang akut dan kampanye media massa yang massive, dipastikan  rakyat Indonesia akan menolak kelompok-kelompok radikal (fundamentalis) yang sejatinya mereka ingin mempraktekkan Islam secara “lurus”, tanpa harus berkompromi dengan segala bentuk kemungkaran dan kebathilan.

Kelemahan negara yang dijawab dengan kedunguan

Atas ijin yang empunya … saya copas beberapa paragraf yang menjadi bahan renungan kita untuk memahami fenomena yang berkembang akhir-akhir ini soal “kedunguan” pelemparan isu tentang NII gadungan sebagai upaya menutupi kelemahan dan ketidak becusan aparatur negara menyelesaikan persoalan negara, bangsa dan rakyat Indonesia yang makin menggurita.

Siapapun yang mengkaji soal Islam dalam bingkai holistik, maka “Negara Islam Indonesia” bukanlah seperti yang didengung-dengungkan oleh penguasa Indonesia saat ini. Bingkai itu bukanlah teror bom di kantor-kantor kepolisian.  Karena itu, mereka yang mengkaji serius soal itu, akan tahu dengan sendirinya kalau gerakan “waspada NII” merupakan gerakan bikinan penguasa seperti yang telah diajarkan oleh sejarah Indonesia. Mereka akan mafhum kalau “NII” yang marak belakangan ini adalah NII-nya penguasa dan NII-nya media-media yang mengalami kekerdilan orientasi.

Mereka akan mengerti, NII yang dimarakkan belakangan ini, keluar dari rahim “Islam Phobia” yang tragis, ironis dan menjijikkan. Bahwa rumus ketakutan terhadap potensi Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan rumus paling kuno yang diajarkan oleh sejarah sejak zaman diazankannya kalimat “la ilaha illa allah” mulai Nuh hingga Muhammad. Ini seperti kebijakan Namrudz kepada Ibrahim, ini bak putusan Fir’aun kepada Musa, seperti vonis Yahudi dan Roma kepada Isa, dan tentu saja dari pedang Quraish kepada Muhammad.

Maka kalaulah pemerintah Indonesia kembali melontarkan kebijakan kuku besinya soal NII yang dituduhkan marak kembali di kampus-kampus dengan metode cuci otak, maka itu lumrah sekaligus menggelikan. Lumrah karena itu memang harus dilakukan oleh penguasa yang takut akan goyangnya tahtanya. Lumrah karena ketakutan akan runtuhnya waris kekuasaannya.

Namun itu menggelikan karena gerakan anti NII yang dikumandangkan penguasa itu begitu kerdil, begitu bodoh, begitu kelihatan maksudnya. Akan terasa aneh bila NII kemudian diidentifakasi dengan maraknya teror bom yang tak jelas juntrungannya. Bukankah menggelikan kalau pemerintah menumbuhkan kecurigaan kepada mahasiswa dan pelajar yang hilang tanpa sebab hanya karena akan dan telah dicuci otaknya oleh “NII”? Bodoh betul logika yang menyebutkan kalau mereka yang tiba-tiba berjilbab dikatakan telah dicuci otaknya oleh NII. Itu benar-benar tak bisa diterima akal sehat dari versi manapun. Penguasa seharusnya mampu menciptakan NII yang lebih “berlevel”, yang lebih kuat dasar-dasar ideologi organisasi dan motif gerakannya, yang lebih cerdas punggawa-punggawa “Imam” besarnya.

Kebenaran miring karena dominasi wacana hegemonik ~Gramsci~

Bacaan tambahan :

1. Negara Islam Dalam Penelusuran Istilah
2. Teori Politik Islam : Analisis Historis Pembentukan Negara Islam
3. Ideologisasi Islam : Jalan Menuju Revolusi
4. SBY Bilang Negara Islam Sudah “Selesai”