Solidaritas Dalam Abad Pluralis

Solidarity in a Pluralist Age : Charles Taylor*

Solidaritas adalah esensi dari masyarakat demokratis. Ketiadaannya akan membuat tatanan itu berantakan. Masyarakat demokratis tidak akan berfungsi ketika muncul rasa saling tidak percaya (mutual distrust) atau dengan kata lain, jika ada sebagian anggota masyarakatnya merasa ditinggalkan anggota masyarakat yang lain.

Banyak orang menganggap berkembangnya pandangan individualistis sebagai ancaman terbesar bagi solidaritas. Akan tetapi, hal ini lebih berkaitan erat dengan berkurangnya rasa kebersamaan.

Bukan suatu kebetulan jika negara paling maju di Eropa, misalnya, tercipta di dataran Skandinavia yang secara etnis homogen. Masyarakat di negara-negara tersebut merasa bahwa mereka dapat memahami tetangga mereka dan sesama warga lainnya, dan mereka menjalin hubungan yang erat.

Yang kini menjadi tantangan adalah memupuk rasa solidaritas yang intens di tengah populasi yang beragam. Ada dua cara untuk melakukan ini. Pertama, adalah merujuk kembali ke solidaritas konvensional. Bangsa Prancis, misalnya, berasal dari negara republik sekuler yang unik yang memiliki konsep laïcité (konsep masyarakat sekuler yang meniadakan keterlibatan agama dalam urusan pemerintahan sekaligus meniadakan peran pemerintah dalam urusan-urusan keagamaan -red.). Namun, upaya bangsa Prancis menegakkan solidaritas dengan memaksakan laïcité, sekaligus mendirikan benteng penghalang untuk membendung imigran Muslim, sama sekali tidak efektif dan bersifat kontraproduktif karena mereka mengesampingkan rasa kebangsaan anggota masyarakat lainnya yang juga menetap di Prancis.

Tantangan kedua untuk memelihara solidaritas adalah mendefinisikan kembali identitas. Masyarakat demokratis dihadapkan pada tantangan untuk mendefinisikan kembali identitas mereka dalam dialog dengan sejumlah elemen yang bersifat eksternal dan yang bersifat internal. Anggap saja itu merupakan pengaruh gerakan feminis di Barat. Yang jadi masalah bukan karena membanjirnya imigran. Mereka adalah orang-orang yang dalam beberapa hal, belum diakui kewarganegaraannya yang kemudian menuntut itu, mendefinisikan kembali tatanan politik dengan mendapatkannya.

Kini, tantangan besarnya adalah meredakan kekhawatiran bahwa tradisi bangsa sedang di-luluhlantah-kan; untuk menerima orang-orang yang datang ke tanah air kita dari negara lain dan untuk menemukan solusi mengkreasi kembali etika politik kita di sekitar inti hak asasi manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, dan demokrasi. Jika kita berhasil, kita bisa menciptakan suatu perasaan bahwa kita adalah sama, meskipun alasan kita untuk percaya itu mungkin saja berbeda.

Namun, dengan meningkatnya individualisme — yang terfokus pada ambisi pribadi dan kemakmuran ekonomi — di banyak negara menimbulkan kendala untuk mewujudkan visi ini. Tentunya, dengan semakin banyak orang yang kurang memiliki rasa solidaritas — yang secara menakutkan tergambar jelas dalam perdebatan masalah kesehatan di AS — akan merusak fondasi dasar dari masyarakat demokratis modern.

Rasa solidaritas sekelompok masyarakat hanya bisa dipelihara jika kelompok-kelompok spiritual dari masyarakat benar-benar mendedikasikannya. Yaitu, jika Muslim melihat solidaritas sebagai bagian dari agama Islam, jika Nasrani memandang solidaritas sebagai bagian dari ajaran Kristen, dan jika berbagai elemen filosofis lainnya menganggap solidaritas sebagai bagian dari filosofi mereka.

Agama dapat menyumbangkan basis yang kuat bagi solidaritas sehingga memarginalisasikan agama adalah suatu kesalahan besar. Masyarakat demokratis, dalam keragaman yang luar biasa, mendapat kekuatan dari bermacam-macam mesin komitmen untuk etika kebersamaan. Mereka tidak dapat mematikan salah satu mesin dan berharap dapat melestarikan suatu komunitas politik.

Secara historis, etika politik dari masyarakat Eropa di masa lalu berlandaskan satu fondasi dasar. Berbagai lapisan masyarakat berusaha menciptakan sistem yang tidak mencampuri urusan agama dengan pemerintahan (laïque), dengan mencoba keluar dari ajaran Kristen. Akan tetapi, mereka membuat kesalahan yang sama dengan cara yang berbeda, memunculkan gerakan Jacobin yang berhaluan kiri.

Memang, kita tidak boleh mendasarkan satu pandangan saja, baik laïcité maupun pandangan tertentu lainnya. Kita sekarang mendiami wilayah yang belum terpetakan. Kita menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya dalam sejarah manusia, penciptaan etika solidaritas politis yang sangat kuat yang dengan penuh kesadaran berlandaskan kehadiran dan penerimaan terhadap berbagai pandangan yang berbeda.

Hal ini hanya akan berhasil jika kita terlibat dalam pertukaran informasi yang masif satu sama lain dalam rangka menciptakan rasa saling menghormati terhadap pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, berkembangnya Islamophobia di Eropa dan AS serta upaya untuk mereduksi Islam dan menciptakan slogan-slogan menghasut, adalah sejenis kebodohan yang bebal — tidak ada deskripsi yang lebih baik dari itu — dari para pendiri masyarakat demokratis. Itu adalah pandangan yang benar-benar meremehkan pandangan “yang lain”.

Kita hanya bisa hidup berdampingan jika kita berbicara satu sama lain dengan keterbukaan dan keterusterangan. Ketika semua itu terlaksana, akan tercipta rasa solidaritas dari seluruh akar pandangan yang berbeda.

*Charles Taylor is Professor emeritus at McGill University in Montréal and Permanent Fellow at the Institute for Human Sciences (IWM) in Vienna. His most recent book is A Secular Age.

Copyright: Project Syndicate/Institute for Human Sciences, 2010.
www.project-syndicate.org