Kriminalisasi Kemiskinan

Tugas utama negara adalah memerdekakan warga dari kemiskinan. Karena itulah, para pendiri negara ini merumuskan aturan dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Konstitusi pun secara tegas memerintahkan agar fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara.

Editorial Media Indonesia / Jumat, 4 September 2009 07:31 WIB mengupas topik tentang “Kriminalisasi Kemiskinan”, berikut kutipan beritanya :

HATI-HATI menjadi dermawan. Sebab menolong orang miskin bisa dijerat hukum. Itulah yang dialami 12 warga Jakarta, pekan lalu. Mereka dijatuhi hukuman denda antara Rp150 ribu dan Rp300 ribu oleh empat pengadilan negeri Jakarta karena memberikan sedekah kepada pengemis.

Ke-12 warga Jakarta itu dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Hukuman itu lebih ringan daripada ancaman hukuman yang tertera dalam Perda Ketertiban Umum, yaitu kurungan maksimal 60 hari atau denda maksimal Rp20 juta.

Perda Nomor 8 Tahun 2007, yang sejak awal ditentang banyak pihak, tetap diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mata Pemprov Jakarta, orang miskin layak disingkirkan, bukan diurus, apalagi diberdayakan. Penderma pun dipidanakan.

Jakarta memang menjadi magnet bagi orang-orang miskin untuk mengais rezeki. Terlebih menjelang Lebaran, Jakarta kian disesaki pengemis, gelandangan, dan orang-orang miskin lainnya.

Mereka itulah yang hendak disingkirkan dari Jakarta. Asumsinya, dengan menyingkirkan orang-orang miskin dan menghentikan pemberian sedekah, pemerintah bakal sukses mengatasi kemiskinan di Ibu Kota.

Para pejabat Pemprov Jakarta pun getol merazia pengemis dan gelandangan serta menangkapi para pemberi sedekah. Selain bertamengkan Perda Ketertiban Umum, mereka juga mendapat sokongan moral dari Majelis Ulama Indonesia yang mendukung fatwa larangan mengemis yang dikeluarkan MUI Sumenep, Jawa Timur.

Namun, sesederhana itukah cara mengatasi pengemis dan gelandangan? Jelas tidak. Pengemis dan gelandangan bukan fenomena sepele. Pengemis dan gelandangan adalah bagian dari masalah sosial yang kompleks, multidimensional, yang tak dapat diatasi dengan cara main gusur. Juga tidak dapat dibereskan dengan menghukum warga yang hatinya tersentuh dan kemudian memberi sedekah.

Sesungguhnya tak seorang pun ingin menjadi pengemis. Tak seorang pun yang bangga menjadi gelandangan. Karena itu, membanjirnya pengemis dan gelandangan di Jakarta, dan juga di kota-kota besar lainnya, tidak boleh dilihat sebagai akibat pilihan individual, tetapi akibat masalah struktural yang merupakan tanggung jawab negara.

Adalah kenyataan di desa tidak cukup tersedia lapangan kerja sehingga terjadilah migrasi ke kota. Tetapi di kota pun idem dito. Yang tersedia tinggal menjadi pengemis atau gelandangan, pilihan yang secara hukum mestinya lebih ‘mulia’ daripada menjadi perampok.

Namun, pemerintah DKI Jakarta menjadikannya sama saja, yaitu menjadi pengemis dan gelandangan adalah sama kriminalnya dengan pencuri dan perampok. Bahkan, yang murah hati menolong pengemis pun dianggap penjahat.

Data Biro Pusat Statistik memang menunjukkan tingkat kemiskinan cenderung terus menurun.

Pada 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 31,5 juta orang dari sebelumnya 34,9 juta orang pada 2008. Akan tetapi, tetap membeludaknya pengemis dan gelandangan di kota-kota besar, termasuk Jakarta, lagi-lagi mencerminkan bahwa kemiskinan masih mendera banyak anak bangsa.

Itu sebabnya memberantas kemiskinan tak bisa hanya lewat perda. Mengatasi kemiskinan bukan dengan cara menyingkirkan orang-orang miskin dari wilayah perkotaan.

Apalagi, konstitusi mewajibkan negara menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga.

Konstitusi juga mengharuskan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. Karena itu, kriminalisasi kemiskinan hanyalah bentuk keangkuhan sekaligus kekerdilan kekuasaan negara yang ingin melepaskan tanggung jawab sosialnya.

————————

Penyalahgunaan kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuat peraturan daerah yang menggeneralisasikan pengemis dan 101 aktivitas lainnya sebagai kejahatan. Lalu mengira negara bisa lepas tangan dari tanggung jawab konstitusional untuk menanggung fakir miskin.