6 AGUSTUS 1945 pagi. Sebagian warga Hiroshima baru saja selesai sarapan ketika pesawat pengebom milik Sekutu menderu di atas kedua kota itu. Sirene tanda bahaya meraung. Setelah itu bumi menggelegar. Bom atom telah meratakan kota industri tersebut. Selang tiga hari bom serupa memporak-porandakan Kota Nagasaki. Kaisar Tenno Heika tertunduk sedih mendengar laporan hancurnya Nagasaki dan Hiroshima itu. 14 Agustus, ia memutuskan untuk menyerah kepada Sekutu.

Berita kekalahan Jepang itu bergaung sampai ke Indonesia. Tiga hari setelah sang Kaisar menyerah kalah, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebuah republik baru telah lahir. Begitu cepatnya keputusan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diambil, sehingga Bapak-Bapak Bangsa kita tak sempat menetapkan sebuah undang-undang dasar. Selama sehari republik kita berjalan tanpa UUD. Hukum dasar bagi Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD’45, sekalipun sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya, baru disepakati anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar negara esoknya: 18 Agustus 1945.

PADA 18 Agustus 1945 pagi Teuku Moehammad Hasan bergegas meninggalkan Hotel Merdeka – lokasi bangunan ini di Jalan Gajah Mada. Jakarta Pusat, sekarang – untuk menghadiri rapat PPKI. Sekitar pukul U9.00, pemuka masyarakat Aceh itu sudah memasuki gedung Volksraad di Pejambon. Di situ sudah menunggu Mohammad Hatta, yang langsung mengajak Hasan ke sebuah kamar. Di kamar, yang juga ada Bung Karno, Hatta menjelaskan kepada Hasan bahwa negara berada dalam keadaan bahaya. Golongan Kristen dan Katolik menuntut agar tujuh kata yang tercantum di dalam pembukaan rancangan uud, yang hari itu akan disahkan menjadi UUD negara Indonesia, dihapuskan. Tujuh kata itu, yang tercantum menyusul kata Ketuhanan dalam mukadimah rancangan UUD tersebut, berbunyi: . . . dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. “Kalau tidak, kita akan pecah. Umat Kristen akan melepaskan diri dari Republik,” kata Hatta.

Hatta lalu minta Hasan melobi Ki Bagus Hadikusumo, pemuka Islam dalam PPKI, agar tak keberat tujuh kata itu dihapus. “Tolong Saudara yakinkan dia. Saudara bisa melakukan itu, karena Saudara berasal dari Serambi Mekah,” ujarnya. Hatta tak melakukannya sendiri, karena merasa, sebagai seorang nasionalis, tak bakal bisa meyakinkan Hadikusumo. Hasan, sekalipun berasal dari Aceh, sesungguhnya tak bisa dikategorikan ke dalam golongan Islam. Sarjana hukum tamatan Universitas Leiden ini bukan tokoh pergerakan Islam, seperti Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah itu. Belanda bahkan pernah mencurigainya sehagai penganut komunisme. “Saya memang bukan orang dari partai Islam, tapi saya lslam,” katanya.

Singkat kata, Hasan menyanggupi permintaan Hatta tersebut. Ia lalu menemui Hadikusumo, yang duduk sendiri di ruangan lain. Keduanya segera terlibat dalam pembicaraan serius. “Ki Bagus, kita harus menerima ini. Kalau tidak, kita akan pecah. Orang Kristen akan membuat negara sendiri, dan mereka akan dibantu Belanda.” kata Hasan. Hadikusumo, menurut Hasan, diam tak mendebat. Sebuah keputusan penting lahir dari pembicaraan 10 menit kedua tokoh itu: golongan Islam dapat menerima permintaan Hasan. Tujuh kata Piagam Jakarta, yang menjadi ganjalan selama sidang BPPKI, bulan-bulan sebelumnya, akhirnya terselesaikan juga.

Maka. ketika rapat PPKI untuk menesahkan UUD, siang itu, Piagam Jakarta bisa dicoret tanpa protes dari golongan Islam. Tapi dalam biografi Hidup ilu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 tahun, yang ditulis Lukman Harun, tertera pada hari dan saat bersamaan, 18 Agustus 1945, Bung Karno minta Kasman melobi Hadikusumo. Bung Karno mengatakan kepada anggota PPKI itu, yang juga tokoh Muhammadiyah dan Masyumi, usaha yang sama telah dicoba lewat Hasan, tapi tak berhasil. Baru setelah Kasman berbicara dengan Hadikusumo, sebagai sesama Muhammadiyah. persetujuan penghapusan tujuh kata itu dicapai. Mana yang benar? Hasan mengaku pernah menghubungi Kasman. beberapa tahun lalu, untuk menjelaskan soal ini. Menurut Hasan. Kasman berkata, ”Benar, Saudara meyakinkan dia (Ki Bagus Hadikusumo) dalam bahasa Indonesia, saya meyakinkan dia dalam bahasa Jawa.”

Masih terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu.”

Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagus Hadikusumo bersabar menanti enam bulan lagi. Namun enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.

Dalam buku Sekitar Proklamasi 7 Agustus 1945, tulisan Mohammad Hatta, peristiwa ini dipaparkan lengkap. Pada 17 Agustus 194 sore, Hatta menerima telepon dari Laksamana Maeda. Perwira tinggi Angkatan Laut Jepang itu, yang dekat tokoh pergerakan Indonesia, menyarankan Hatta menerima seorang opsir Angkatan Laut (Kaigun). Shigetada Nishijima, staf Maeda yang lancar berbahasa Indonesia, akan menemani perwira itu. Opsir tersebut, kata Maeda, akan menyampaikan sesuatu yang amat penting. Hatta tak keberatan. Sore itu juga Nishijima membawa opsir tersebut ke rumah Hatta. Opsir itu, Hatta mengaku lupa namanya. yang disebutkan sangat setuju dengan kemerdekaan Indonesia, menyampaikan berita bahwa golongan Kristen dan Katolik di daerah kekuasaan Angkatan Laut Jepang di bagian timur Indonesia, keberatan pada tujuh kata Piagam Jakarta tersebut. Kata opsir Jepang itu, mengutip keberatan golongan Nasrani, meski Piagam Jakarta cuma mengikat rakyat yang beragama Islam, tercantumnya kalimat tersebut dalam UUD berarti mendiskriminasikan mereka sebagai golongan minoritas. Bila pasal itu tak diubah mereka memilih berdiri di luar Republik. Hatta mencoba membantah tuduhan itu. Ketika pembukaan UUD itu dirumuskan, katanya, A. A. Maramis, salah seorang pemuka Kristen, tak mengajukan keberatan dengan tujuh kata tersebut. Ia bahkan turut menandatangani Piagam Jakarta itu.

Sewaktu opsir Jepang itu mengingatkan sebuah semboyan yang ramai didengung-dengungkan pemimpin Indonesia, “bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh”, Hatta sadar bila terjadi perpecahan, Belanda tentu akan memanfaatkannya. Lalu ia minta opsir itu untuk menyabarkan pemimpin umat Kristen dan Katolik tersebut. dan jangan sampai dipengaruhi propaganda Belanda. Pada 18 Agustus 1945 pagi, sebelum sidang PPKI dibuka, Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh Islam. seperti Hadikusumo, Wahid Hasjim (versi lain menyebutkan ia tak ikut karena sedang mudik ke Jawa Timur), Kasman, dan Teuku Moehammad Hasan. Pada pertemuan yang tak sampai 15 menit itu Hatta memaparkan laporan opsir Jepang tersebut, dan semua yang hadir menyadari munculnya perpecahan bangsa bila tujuh kata Piagam Jakarta tak dihapuskan.

Tapi versi Nishijima, lain lagi. Ketika ditemui Kepala Biro TEMPO di Tokyo, Seiichi Okawa, di rumahnya di Meguro, Tokyo, pekan lalu, Nishijima mengatakan, “Menurut saya, ingatan Bung Hatta itu salah. Hari itu saya tak membawa opsir ke rumah Bung Hatta.” Nishijima, yang pernah bekerja di sebuah yayasan milik perusahaan minyak di Tokyo, menambahkan, pada 18 Agustus 1945 itu ia menghadiri rapat PPKI sebagai pendengar. Ia duduk di ujung sebuah meja panjang. Tiba-tiba, G.S.S.J. Ratu langie, tokoh pendidik asal Minahasa, berbisik kepadanya menyatakan keberatan mereka akan tujuh kata Piagam Jakarta itu. Kenapa Ratu Langie tak langsung saja bilang kepada Hatta atau Soekarno? Nishijima menduga, sebagai wakil dari daerah Sulawesi dan Maluku. yang dikuasai Angkatan Laut Jepang, Ratu Langie tak berani langsung bicara pada Hatta. “Mereka merasa lebih bebas berbicara pada orang-orang dari Angkatan laut, seperti saya,” katanya. Setelah keberatan itu dibisikan Nishijima kepada seorang anggota PPKI (“Mungkin pada Soepomo, mungkin juga Hatta,” ujar Nishijima) tujuh kata yang mengganjal golongan Nasrani itu pun dicabut. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam pencabutan tujuh kata Piagam Jakarta itu? Sejarah kita ternyata mencatat banyak versi. Entah mana yang akurat. Yang pasti, kesatuan bangsa kita tak pernah tercabik-cabik oleh perbedaan agama.

Tentang hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda: Menangisi susu yang sudah tumpah !?

Sedang M. Natsir menulis: Tanggal 17 Agustus 1945 kita mengucapkan hamdalah; alhamdulillah menyambut lahirnya Republik sebagai anugerah Allah! Tanggal 18 Agustus kita istighfar mengucapkan astaghfirullah (mohon ampun kepada Allah) karena hilangnya tujuh kata!”