Peran “Ulama” Djawa Barat dalam Operasi “Pagar Betis”

Penumpasan DI/TII termuat dalam Rencana Pokok (RP) dan Rencana Operasi (RO), sebagai berikut : pada tahun 1958 merupakan tahun kebangkitan pemikiran Kodam III/Siliwangi ke arah pemulihan keamanan di Jawa Barat yang lebih efektif dan efisien. Kemudian lahirnya konsep Perang Wilayah (sudah disahkan dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 merupakan manifestasi dari Undang-undang Dasar 45, pasal 30 ayat 1, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sementara itu penelitian anti gerilya berjalan terus, dan diantaranya keluarlah Rencana Pokok 211 (RP 211) yang berbunyi “Membatasi gerak dari lawan”.

Menyesuaikan dengan mobilitas DI/TII, maka keluarlah pada waktu itu Rencana Operasi 212 pada 1 Desember 1959. Kemudian bulan Pebruari 1961 dikeluarkan Rencana Operasi 2121 (RO 2121) yang merupakan percepatan dari RO 212, isinya berupa kebijaksanaan bahwa pemulihan keamanan untuk wilayah Jawa Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu itu, hanya sampai tahun 1965. Tetapi dalam RO 2121 jangka waktu itu hanya sampai dengan tahun 1962.

Peran Ulama Djawa Barat Pendukung Pagar Betis

Pada tahun 1956, para ulama di Priangan Timur, yang jadi basis utama gerakan DI/TII, mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan kalangan militer.  Atas prakarsa kalangan militer, maka terbentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU) pada 18 Maret 1957 di Tasikmalaya. Prakarsa tersebut merupakan bagian dari kebijakan Komandan Resimen 11 Galuh Letkol Syafei Tjakradipura dan Kepala Stafnya Mayor Poniman. Resimen Galuh ini memiliki wilayah kerja Tasikmalaya dan Ciamis (Priangan Timur).

BMAU ini didirikan setelah para ulama, wakil militer dan pemerintah mengadakan pertemuan di Gedung Mitra Batik Tasikmalaya (kini, Toserba Yogya). Ulama yang hadir dalam pertemuan itu adalah KH. Ruhiyat Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Tasikmalaya (Pesantren Cipasung), KH Ishak Farid (Pesantren Cintawana), KH Fathoni (Ciamis), KH Holil Dahu (Ciamis), pengasuh Pondok Pesantren Jamanis, KH O. Hulaimi Ketua Tanfidziayah Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (Cikalang Tasikmalaya), KH R. Didi Abdulmadjid, KH. Burhan Sukaratu dan KH.Didi Dzulfadli Kalangsari (Tasikmalaya). Hadir juga Mayor R. Mustari dari Rohis (Perawatan Rohani Islam) Resimen Galuh. Selain itu ada juga Bupati Tasikmalaya dan Bupati Ciamis serta wakil-wakil dari kepolisian dan beberapa partai politik. Pertemuan itu mengambil sejumlah kesepakatan, dan yang ditunjuk memimpin BMAU itu adalah KH. R. Didi Abdulmadjid sebagai Ketua dan KH. Irfan Hilmy sebagai Penulis. Akan tetapi tidak diketemukan suatu dokumentasi dan keterangan bagaimana struktur dan personil selengkapnya dari BMAU ini.

Salah satu tujuan BMAU ini adalah untuk memulihkan stabilitas keamanan di Priangan Timur. BMAU ini juga berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian, pendidikan, dan dakwah. Dengan demikian, cikal-bakal Majelis Ulama bisa dinyatakan adalah BM-AU ini. Melalui BMAU ini para ulama mewujudkan upaya menjaga keutuhan RI dengan jalur ishlah bainan naas (perdamaian antara sesama manusia).

Pertemuan alim ulama dan Pemerintah, sipil dan militer kemudian berlanjut diadakan pula didaerah lain, seperti Konferensi Alim Ulama Militer se-Kresidenan Banten, pertemuan Ulama Umaro Sumedang pada Juni 1958, Garut dan Bandung pada Juli 1958.

Pada 12 Juli 1958, Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat mengeluarkan Pedoman Majelis Ulama, dinyatakan Majelis Ulama berasas Islam dan mempunyai tujuan melaksanakan kerjasama dengan alat negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dan pada 11 Agustus 1958 mengeluarkan Instruksi No.32/8/PPD/1958 kepada Semua Pelaksana Kuasa Perang Di Daerah Swatantra I Jawa Barat untuk membentuk Majelis Ulama didaerahnya masing-masing berdasarkan pada dan sesuai dengan Pedoman terlampir, dan Pelaksana Kuasa Perang yang sudah terlebih dulu membentuk Majelis tersebut supaya menyesuaikannya dengan Pedoman ini.

Sebagai peningkatan dan lebih mengokohkan posisi Majelis Ulama, diselenggarakanlah Konferensi Alim Ulama-Umaro pada 7 9 Oktober 1958 bertepatan dengan 2 – 4 Rabi’ul Tsani 1377 H, di Lembang Bandung, dengan sebuah Panitia Penyelenggara yang dipimpin Let.Kol. Omon Abdurachman sebagai Ketua Umum, seorang Perwira TT III / Siliwangi. Konferensi ini diselenggarakan pasti sudah, untuk mengokohkan kebersamaan dalam menegakkan NKRI. Juru bicara Resimen 11 Galuh dalam Pemandangan umumnya antara lain mengemukakan “Setelah BMAU didirikan atas kebijaksanaan Komandan RI 11 disertai C.PR.A.D-nya dan mendapat sambutan dan dukungan yang hangat daripada ulama make segala kecurigaan, tekanan, fitnahan terhadap alim ulama lenyap dan timbul kerjasama yang erat dan saling harga menghargai disegala lapangan”. Disampaikan pula bahwa: “Rapat Alim Ulama Resimen Infantri 11 tanggal 3 Oktober 1958 di Staff Resimen Infantri 11 menyetujui BMAU diganti manjadi MU”. Dan yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah keputusan Konferensi Alim Ulama Militer se-Karesidenan Banten: “mengenai penempatan APRI dan alat negara bersenjata lainnya, harus dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan Agama didaerah mereka bertugas”, dan “mengenai para tahanan, terutama alim ulama, yaitu supaya mendapat pelayanan dan perawatan yang layak dan segera dilakukan pemeriksaan dengan care yang jujur dan adil”.

Para tokoh ulama itu pulalah yang kemudian terlibat dalam Konferensi Alim Ulama-Umaro Daerah Swatantra I Jawa Barat di Lembang, Bandung pada 7-9 Oktober 1958. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok yang dihadapi seat itu yakni (a) usaha menyempurnakan pemulihan keamanan dan pemeliharaannya, (b) usaha menyempurnakan pembangunan dan (c) usaha penyempurnaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam Konferensi Lembang ini hadir memberikan Kata Sambutannya: Menteri Agama, KH. Moh. Ryas, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil dan Militer, KH.Wahib Wahab, K.S.A.D. Jenderal A.H. Nasution, Ketua Pengurus Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat /Panglima Teritorium III / Siliwangi Kol.RA. Kosasih.

Diantara Keputusan Konferensi ini adalah penegasan “Menyetujui dan Mempertahankan kebijakan Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat dalam membentuk Seksi Rohani dan Pendidikan beserta bagian-bagiannya (Lembaga Kesejahteraan Ummat dan “Majelis Ulama”), sebagai badan Kerja Sama Ulama-Militer-Umaro “.

Maka karenanya, personalia dengan struktur yang ditetapkan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 53/8/PPD/58 tanggal 22 Agustus 1958 bersama dengan Pedoman Majelis Ulama tanggal 12 Juli 1958, yang telah diuraikan dimuka, mendapat legitimasi yang sangat kuat, untuk menghadapi situasi Jawa Barat pada kala itu.

Dengan modal ini, yang selanjutnya ditempuh jalan gerakan “Pagar Betis” menghadapi DI/TII, telah tercapai pemulihan keamanan di Jawa Barat.

Jendral A.H. Nasution adalah penggerak utama “Rencana Dasar 2,1”, yaitu gagasan yang mendasari : Musuh harus ditahan didaerah-daerah tertentu, dan aksi-aksi Republik harus dipusatkan pada salah satu daerah ini sekaligus, dengan demikian pangkalan musuh ditumpas satu demi satu. Itulah sebabnya, Divisi Siliwangi dengan dibantu Divisi Diponegoro dan Brawijaya, -yang tentu tidak merupakan kekuatan yang cukup-, pada tahun 1960 seluruh penduduk sipil Jawa Barat diturutsertakan dalam apresiasi, dan dibentuklah secara besar-besaran “Pagar Betis”.

Dalam gerakan “Pagar Betis” yang kadang-kadang berlangsung berhari-hari ini, penduduk sipil membentuk garis maju berangsur-angsur, dengan satuan-satuan kecil tiga sampai empat prajurit pada jarak-jarak tertentu, tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam teori, pagar betis ini disokong satuan-satuan militer dibaris depan maupun dibaris belakang. Prajurit dibarisan belakang merupakan semacam cadangan yang dapat digunakan pada tempat-tempat yang sukar dimasuki digunakan taktik tidak dimasuki, tetapi dikepung.

Dalam praktek, Tentara Republik kadang-kadang menggunakan “Pagar Betis” menjadi “Perisai Manusia”. Teknik lain yang digunakan, untuk memaksa pasukan DI/TII menyerah adalah dengan menduduki sawah yang diduga dimiliki atau dikerjakan oleh kaum kerabat mereka, agar panen tidak digunakan untuk memberi makan pasukan  DI/TII. Dari proses inilah lahir adagium ” Siliwangi adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Siliwangi”.

Maka model atau pola hubungan antara Ulama-Umaro yang dikembangkan di Jawa Barat ini kemudian menjadi salah satu prototipe model hubungan ulama dan umaro pada tingkat nasional.

Maka pada tingkat nasional, pada 17 Rajab 1395 bertepatan dengan 26 Juli 1975, atas prakarsa kebijakan Pemerintah dan terapan Menteri Agama RI (Prof.Dr. H.A. Mukti Ali), Prof. Dr. HAMKA dan tokoh Bangsa lainya, dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional I di Jakarta, tanggal 21 – 27 Juli 1958 bertepatan dengan 11 – 17 Rajab 1395.

Majelis Ulama Jawa Barat yang sudah terbentuk jauh sebelumnya sudah barang tentu turut memberikan saran dan pandangan pada pertemuan pembentukan MUI itu.

Sumber Referensi:  Sejarah MUI Jawa Barat

50 respons untuk ‘Peran “Ulama” Djawa Barat dalam Operasi “Pagar Betis”

Add yours

  1. Ouh bgtu sjarah na,
    boleh n’ya kopraL :
    “apkah para Ulama yg trgabung d MUI tu scra trpaksa or tdak mnjdi bag dr RI.? Bkan’a d DI/TII.?’ ato mrka hianati DI/TII,?” thnx.

  2. ooo…begitu toh…
    Siliwangi adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Siliwangi

    baru tau saya…

    malam kang kopral…baru sempat berkunjung lagi sekarang

  3. sukar menghindari kesan adanya latar belakang politik dalam pembentukan asosiasi ulama ini ya, Kopral.

    —————-
    Kopral Cepot : Ulama itu Dwi Tunggal Umara, sayangnyah Umaranyah bukan Umar Bin Khattab 😉

  4. Penggunaan taktik pagar betis itu sendiri memang jitu. Pada tahun 1963-1964, Pasukan Siliwangi juga menggunakannya dalam operasi militer terhadap ‘gerombolan’ DI-TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, berhasil membuat pasukan Kahar tercerai-berai dan terdesak. Tetapi sebelum bisa mengerahkan rakyat dalam operasi pagar betis, Siliwangi terlebih dulu melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kesenian dan sikap yang lebih manusiawi dalam pergaulan sehari-hari.

    ——————
    Kopral Cepot : Konon pagar betis juga masih aktual sampai sekarang … hatur tangkyu pak 😉

  5. di alam keterbukaan saat ini kita bisa mengkaji kembali hukum tata negara kita untuk yang lebih baik lagi, mungkin saja hukum islam sebagai ajuan, tentunya dengan step by step dari mulai hal2 yang kecil. hukum yang terlalu ringan ditambah lagi sistem hukum negeri kita yang terkena virus membuat negara kita tak ubahnya menjadi sarang koruptor.
    banyak hal yang bisa kita lakukan dlm perjuangan menegakkan syariat, tdk hanya dengan darah, dengan tinta pun bisa.
    semoga Allah SWT memberkahi negeri ini…..!
    Amiin, ya Robbal alamiin….!

  6. Ulama dan dermawan yang masuk sorga duluan adalah dermawan,karena memberi pasilitas kpd ulama untuk dakwah/konprensi inilah politik ,, devide at invera ,,

  7. ulama seharusnya menjadi pewaris apa yg dibawa para nabi dg menegakkan aturannya bukan malah menghancurkan islam,ulama dihadapan manusia belum tentu ulama dihadapan Allah…sing sabar

  8. karto suwiryo adalah pahlawan
    dia bersama laskar sabilillah dan hisbullah bertempur melawan penjajah belanda
    cerita diatas ttg pagar betis sangat sederhana (dikebiri)
    karena tidak mencantumkan penjanjian renville

    Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang milik Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947

    Isi perjanjian
    Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
    Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
    TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta

    Pasca perjanjian
    Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.
    Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

    ——
    jadi TNI & pemerintahan sukarno bersembunyi di jogja, takut diserang oleh belanda dibantu inggris
    karena peralatan tempur belanda daninggris sangat canggih bila dibanding dg TNI
    habis dipakai untuk membunuh tentara nazi jerman

    justru sukarno-lah pengkhianat
    karena dia menandatangani perjanjian RENVILLE
    kemudain sukarno dikhianat lagi oleh suharto dst

    karto suwiryo TIDAK BERKHIANAT kpd NKRI, karena dia mendeklarasikan kemerdekaan NII di atas tanah/wilayah miliknya belanda
    justru karto suwiryo malah bertempur melawan dan mengusir penjajah belanda yg dibantu dg inggris
    setelah karto suwiryo berhasil mengalahkan belanda, baru TNI keluar dr jogja untuk menghabisi laskar ISLAM tsb dg program PAGAR BETIS (Pasukan Gabungan Rakyat Basmi Tentara Islam)

    1. Tuk NWO, Benar sekali.
      Cuma sayangnya, sampai detik ini, sulit sekali menjelaskan kpd masyarakat umum, bahwa sejarah dan fakta sejarah masa itu, demikian pahit dan getirnya. Setelah hampir 10 tahun NII (DI/TII) berjuang membebaskan negeri ini dari cengkeraman penjajah Belanda, dan disambut/di dukung penuh oleh hampir sebagian besar penduduk negeri ini, dengan kelicikannya para pemimpin RI/RIS bekerja sama dengan penjajah Belanda, melakukan fitnahan keji dengan pembentukan DI/TII Merah yang memang bertugas untuk memfitnah dengan gerakan-gerakan keji, kotor dan biadab sehingga terhasutlah sebagian masyarakat yang tidak mengerti untuk membenci para mujahid Allah.

      Taktik licik (DI/TII Merah) itu dengan cepat menghapus segala pandangan positif dan dukungan masyarakat, khususnya di Jawa Barat, menjadi hal sebaliknya menjadi negatif dan kebencian seraya menutup sekaligus melupakan segala PENGKHIANATAN pemimpin Republik selama ini dengan segala sepak terjangnya.

      Masyarakat telah lupa, pada masa itu sesungguhnya secara de jure (yuridis/hukum) mereka sudah berada kembali dalam cengkeraman penjajah Belanda berdasar perjanjian Renville dan diperkuat dengan pembentukan negara REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) pada 17 Desember 1949. Masyarakat telah lupa, bahwa saat itu mereka telah kembali berada dalam cengkeraman srigala imperialis Belanda melalui antek-anteknya, RIS dengan presidennya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta Perdana Mentrinya. Masyarakat terlupa, bahwa kedua pemimpin yang diagung-agungkan dan mereka bela mati-matian itu sesungguhnya telah menjual mereka kepada bangsa penjajah. Masyarakat telah lupa bila, khususnya di wilayah Jawa Barat, dan umumnya di wilayah Nusantara ini, tidak termasuk Jogja dan 7 keresidenan (berdasarkan perjanjian Renville dan pembentukan negara RIS), secara de facto dan de jure adalah wilayah kekuasaan Negara Islam Indonesia (NII-DI/TII). Masyarakat sudah lupa, lupa dan benar-benar lupa akibat dilancarkannya perang Fitnah oleh DI/TII Merah itu. Sungguh “Al fitnatu asyaddu minal qotl” Fitnah itu amat hebat dampaknya dibandingkan perang. Dengan fitnahan itu para pemimpin RI/RIS antek Belanda telah berhasil memisahkan NKA dengan rakyatnya, ibarat memisahkan jabang bayi dengan ibunya. Maka lambat laun, berakhirlah kehidupan sang Jabang Bayi, tewas keguguran.

      Dimulai dari Jawa Barat khususnya, satu demi satu berguguran para Mujahid Allah. Keberhasilan memberantas gerakan suci NKA (NII) di Jawa Barat dijadikan prototype (percontohan) untuk pemberantasan gerakan suci NKA (NII) di wilayah lainnya, hingga akhirnya redup dan (hampir) padamlah cahaya Illahi di bumi Nusantara ini.

      Dan rakyat negeri ini, masih juga belum sadar dan mengerti, kalau sesungguhnya pihak yang senang sekali berlaku biadab itu sesungguhnya bukanlah pemimpin dan pendukung NII, melainkan pemimpin dan pendukung RI/RIS. Hal itu dibuktikan pada peristiwa 1965, diawali dengan peristiwa G 30 S/PKI. Ribuan atau lebih, nyawa manusia melayang dibantai secara keji dan biadab oleh para pendukung RI/RIS. Jauh lebih sadis dan biadab serta jauh lebih masif dibandingkan korban yang ditimbulkan oleh DI/TII Merah sekalipun. Tapi mengapa masyarakat belum sadar juga ?
      Bahkan hingga era reformasi ini, peristiwa pembantian, penghilangan nyawa manusia yang tak sepaham dengan mereka (para pemimpin dan petinggi RI/RIS) masih saja terus berlangsung. Rakyat pendukung RI/RIS-pun tak kalah biadabnya. Mereka sanggup melakukan pembantaian, pembakaran dan lain sebagainya terhadap kelompok atau golongan yang tak sepaham dengan mereka. Dengan mudahnya mereka men-cap golongan sesat, kafir, teroris dan lain sebagainya terhadap kelompok yang berseberangan faham dengan mereka. Sungguh sebuah potret dari bangsa dan negara yang tak bermoral, padahal mengakunya memiliki falsafah dan ideologi terbaik, Pancasila.

      Demikian saudara, sekilas tambahan saja, dan salam kenal.

بسم الله الرحمن الرحيم

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: