RI-Dua ; Mau Dibawa Kemana …

Peran ideal

Peran seorang wakil presiden hampir tidak diatur oleh konstitusi, kecuali terkait posisinya sebagai pembantu presiden dan fungsinya menggantikan presiden bila terdapat halangan tetap. Dengan kata lain, terserah presiden dan wakilnya untuk memutuskan, bagaimana pembagian peran itu akan dilakukan. Menurut peneliti politik CSIS Sunny Tanuwidjaja, peran wakil presiden mestinya merupakan pelengkap peran presiden.

Pasangan presiden dan wapres lain yang dianggap ideal, tentu saja adalah dwi tunggal Soekarno-Hatta. Soekarno, seorang pemersatu bangsa dengan kemampuannya berpidato dan berdiplomasi terbuka.

Sementara Hatta, administrator sejati dengan sistem dan kerapian mengagumkan. Namun bahkan persandingan dua sosok unggul ini berhenti saat wapres Mohammad Hatta mundur tahun 1956 akibat perbedaan sikap politik dengan Soekarno.

Meski pecah di tengah jalan, Sunny melihat peran Hatta merupakan sebuah cermin ideal bagaimana mestinya seorang wakil presiden bekerja dalam cabinet presidensial. “Hatta ini ideal karena dia berani mengkritik Sukarno, dia bisa mengkomplemen Soekarno, tapi dia juga tetap ada dalam koordinasi yang sudah ada: bahwa wakil persiden adalah sebagai pembantu presiden.” (sumber)

Pembagian wewenang

Rumitnya hubungan antar presiden dan wakil presiden inilah, yang menurut pengamat melatari adanya upaya membagi wewenang antara presiden dan wakilnya.

Soeharto disebut-sebut sudah memulai upaya ini saat mengangkat Hamengku Buwono sebagai wakil selama dua tahun, dengan wewenang lebih banyak pada masalah menyelesaikan utang RI dan mencari utang baru.

Pola pembagian wewenang bahkan pernah dipandang perlu dilakukan dengan dasar hokum lebih jelas, antara lain dengan Ketetapan MPR nomor VIII/MPR/2000 disusul keluarnya Keppres 121 tahun 2000.

Saat itu presiden adalah Abdurrahman Wahid dipandang oleh MPR memiliki banyak keterbatasan fisik sehingga MPR memandang perlu adanya pemberian tugas presiden kepada wakil presiden ‘secara jelas dan terinci’.

Keppres 121/200 berisi penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Keduanya dicabut setelah Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur sebagai presiden.

Pada era pemilihan langsung, Presiden Yudhoyono kemudian menggunakan pola pembagian wewenang tak resmi kepada wakilnya, Jusuf Kalla dan Boediono. Kalla secara umum dipasrahi koordinasi masalah ekonomi, begitu pula yang dipahami pengamat tentang peran Boediono.

Belakangan dengan alasan efisiensi waktu dan kecepatan, oleh sebagian pendukung Yudhoyono, JK dianggap banyak melampaui wewenangnya dalam mengambil keputusan. Situasi ini, menurut Sunny harus dihindari dimasa depan.

“Pak SBY dan Pak Boediono harus sadar bahwa ada waktu-waktu, kasus-kasus dimana keputusan diambil cepat. Dalam situasi Pak SBY sedang berhalangan, apa yang harus dilakukan? Saya kira harus diperjelas,” tegas Sunny.

Semua Bisa Di Atur

Adam Malik, Ia merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Jangan kaget, kalau pria otodidak yang secara formal hanya tamatan SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN Antara. Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar, menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden.

Sang wartawan, politisi, dan diplomat kawakan, putera bangsa berdarah Batak bermarga Batubara, ini juga dikenal sebagai salah satu pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia sering mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini ‘semua bisa di atur’ dengan uang. (sumber)

Penutup

Nasib tragis wakil presiden memang tidak terjadi sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Setidaknya, 10 tahun pertama sesudah kemerdekaan, peran wakil presiden jauh lebih strategis. Pada masa itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memperlihatkan cara kerja yang ideal. Karena saling melengkapi dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, mereka disebut sebagai dwitunggal. Setelah dwitunggal Soekarno-Hatta bubar, peran wakil presiden mengalami kemerosotan secara drastis. Bahkan, Soekarno (1956-1967), Soeharto (1968-1973), dan Habibie (1998-1999) merasa tidak perlu didampingi oleh wakil presiden.

Pertanyaan kita di masa mendatang, apakah masih perlu seorang wakil presiden? Jawabannya bisa diperdebatkan.

Negeri ini terlalu besar untuk diatur satu orang. Barat ke timur begitu luas, 230 juta (penduduk). Sehingga dibutuhkan banyak mata, banyak tangan, banyak fikiran (Jusuf Kalla)

Catatan : Daftar Wapres sejak proklamasi 1945

  1. Moh Hatta (bersama Presiden Soekarno) 1945-1956
  2. Hamengkubuwono IX (bersama Presiden Soeharto) 1973-1978
  3. Adam Malik (bersama Presiden Soeharto) 1978-1983
  4. Umar Wirahadikusumah (bersama Presiden Soeharto) 1983-1988
  5. Soedharmono (bersama Presiden Soeharto) 1988-1993
  6. Try Soetrisno (bersama Presiden Soeharto) 1993-1998
  7. BJ Habibie (bersama Presiden Soeharto) 1998-1998
  8. Megawati Soekarnoputri (bersama Presiden Abdurrahman Wahid ) 1999-2001
  9. Hamzah Haz (bersama Presiden Megawati) 2001-2004
  10. Jusuf Kalla (bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2009
  11. Boediono (bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 2009-2014

13 Comments

  1. Negara ini bagaikan panggung sandiwara, kebenaran hanyalah rekayasa semata dibalik kebohongan yang merajalela, kemerdekaan hanyalah isapan jempol para penguasa, para rakyat selalu yang menderita tanpa daya dan tanpa harta, hanya do’alah yang terucap pada yang Maha Kuasa. Tidak tau Sampai kapankah …… Kemerdekaan menjadi nyata. Sejarah…sejarah … Biarlah sejarah yang bicara…, Apakah kemerdekaan negaraku hanya untuk penguasa…. Praktek Outsourching merupakan penindasan bangsa… mau dibawa kemana generasi muda kita.

  2. ada sesuatu yang benar2 tidak ada dalam berita dikoran manapun juga artinya hanya orang2 terdekatlah yang tahu karena yang sifatnya secret dan mungkin sangat dijaga kerahasia’anya kala itu . sebenarnya ( sekali lagi ini info terbatas sekali dan tidak ter ekspose di suratkabar harian di indonesia ini ) ,

    sesudah soedharmono selesai menjadi wakil presiden konon hm soeharto menghubungi bpk rudini untuk mendampingi beliau selaku presiden ( artinya menjadi wakil presiden menggantikan soedharmono itu ) . bpk rudini mengajukan persyaratan yaitu tidak mau hanya menjadi ban serep ( seperti yang ditulis diartikel diatas ) . sebaliknya hm soeharto menginginkan pelaksana’an demokrasi pancasila secara bulat dan tidak lonjong ( seperti yang ditulis di artikel diatas ) .

    akhirnya tidak ada titik temu kemudian muncullah figur try soetrisno .jadi sebenarnya sebelum try soetrisno mendapat kesempatan menjadi wakil presiden sebenarnya hm soeharto sudah mendekati bpk rudini untuk mendampinginya menjadi wakil beliau. lepas dari itu kesemuanya era orde lama jabatan ri-2 sempat lowong dikarenakan bung hatta mengundurkan diri , ada sesuatu yang menarik sebenarnya ri-2 di indonesia ini terutama tentang wewenang ataupun tugas2 yang diembanya . kalau ditelusuri lebih mendalam lagi bukan hanya jabatan ri-2 saja bisa jadi jabatan wakil gubernur atau wakil bupati / wakil walikota juga sifatnya sebagai ban serep .

    semua sudah pada tahu ( sifatnya sebagai rahasia umum ) zaman orde lama , orde baru dan era reformasi ini ( katanya ) kedudukan wakil2 itu sifatnya belum jelas benar2. tanda – tanya dalam diri saya ” untuk apa di adakanya wakil2 mulai dari wakil bupati/walikota , wakil gubernur , wakil presiden itu kalau wewenangnya hanya sebagai ban serep saja ?” kita semua tahu tujuan dari negara ini untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya ” jauh panggang dari api ” bukan ( ini fakta dan realita yang mesti harus kita akui bersama yang sebenarnya kekaya’an bumi indonesia jauh lebih dari cukup untuk kemakmuran dan kesejahtera’an rakyatnya ) .pertenya’an yang timbul dalam benak ini ” kenapa partai politik atau personil2nya sampai gontok2an untuk memperebutkan jabatan ri-2 ? NAH !!!!

  3. kalau kita telusuri secara cermat sebenarnya sudah ada suatu pembenahan masalah ri-2 ( jabatan wakil presiden ini ) yaitu dimulainya nilai tawar oleh beliaunya bpk rudini tetapi sayangnya belum terealisasikan dan anehnya ” wewenang ban serep ” inipun berkelanjutan sampai sa’at ini era reformasi boediono wakil presiden sekarang. luas wilayah negara ini yang amat sangat luas bisa jadi memungkinkan tanggung jawab yang diemban oleh satu orang ( yang merangkap perdana menteri dan panglima tertinggi juga jabatan yang lain ) amat sangat terlalu berat beban kalau2 tidak berbagi tugas dengan wakil presiden. tentu perlu undang2 yang mengaturnya dan adalah tugas pembuat undang2 yaitu lembaga dpr selaku penyelenggara pembuat undang2. ironisnya undang2 yang mengatur wewenang dan tugas presiden maupun wakil presiden tidak ada dan belum ada kemajuan yang berarti banyak .

    akhirnya perputaran zaman dari orde lama , orde baru dan orde reformasi ini masih berkisar pada ban serep itu. apalagi system kabinet presidensiil ( tulisan dalam artikel ) menambah persoa’alan makin mengendap. jadi perlu suatu nilai atau tindakan yang mendobrak untuk menyelesaikan perso’alan yang satu ini. yang sebenarnya beliaunya bpk rudini sudah memulainya ( satu langkah kedepan dan satu kemajuan kala itu padahal tiga puluh tahun yang lalu kejadianya ) . sekali lagi bukan dan lepas dari pro dan kontra ( yang cuma sekedar komentar ) paling tidak untuk sejarah bangsa ini. dan bpk rudini telah memulainya sekarang tantangan bagi kita ( yang masih hidup ini ) untuk dan demi kemaslahatan rakyat indonesia yang berjumlah hampir tigaratus juta ini. NAH !!

  4. KPMS ( Kelompok Pelajar Mahasiswa Situbondo ) dan ISSS ( Ikatan Sarjana Seluruh Situbondo ) mengucapkan ” Selamat hari raya Iedul Fitri 1 Syawal 1433 H – 19 .20 Agustus 2012 M , Mohon ma’af lahir dan bathin ” kepada semua komunitas sejarah ini maupun admin blog a’a kopral Cepot —- SALAM HYPPOCRATES CERDAS !!

    ————
    Kopral Cepot : Hatur tangkyu… sama-sama “Mohon ma’af lahir dan bathin”

Tinggalkan Balasan ke Bupil.com Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s