Atas dasar apa reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinyatakan berhasil secara nyata? Layakkah TNI dan rakyat selamanya dinyatakan dan diposisikan dalam kemanunggalan? Akankah pembinaan teritorial dilanjutkan? Kiranya tiga pertanyaan tersebut layak dilontarkan untuk menanggapi sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam buka puasa bersama dan silaturahim di Markas Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang I/Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa, 16 September 2008.

Di acara itu Presiden Yudhoyono mengatakan hasil reformasi TNI telah nyata terlihat, dan kemanunggalan prajurit dan rakyat serta pembinaan teritorial valid dan seharusnya dipelihara (Kompas, 17 September 2008). Untuk mengukur validitas perkataan SBY tentang keberhasilan reformasi TNI, kita perlu menilik ulang agenda reformasi TNI. Saat reformasi digaungkan pada 1998, rakyat menghendaki TNI dijauhkan dari bisnis dan politik praktis, menjadi lebih profesional, dan bertanggung jawab atas pelbagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya.

Pada prakteknya, TNI (ABRI) memang telah dikeluarkan dari parlemen dengan penghapusan Fraksi ABRI. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa sekarang kekuatan militer kembali mencengkeram politik nasional. Meski tidak secara institusional, mantan-mantan tentara mulai mengharu-biru politik Indonesia. Caranya dengan menyebar dan menelusup ke partai-partai politik lama atau membentuk partai politik baru sambil memperlihatkan ke masyarakat bahwa sipil kurang profesional dalam memimpin negara dengan bukti banyaknya kasus korupsi yang melibatkan orang-orang sipil.

Kesempatan TNI berselingkuh dengan dunia bisnis memang sudah mulai ditiadakan. Caranya dengan pembentukan Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Tapi tak bisa dibantah bahwa upaya penghentian bisnis TNI terlalu lambat, sehingga potensi penggelapan aset yang seharusnya diambil alih sangatlah besar. Lagi pula pemerintah baru berupaya mengambil alih yayasan-yayasan milik TNI. Sedangkan bisnis ilegal TNI masih belum diperhatikan sama sekali.

Dilihat dari sisi profesionalisme, TNI sudah dimaklumi belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mempertahankan negara, tanah air, dan bangsa dari ancaman luar. TNI masih cenderung difokuskan untuk menghadapi ancaman dalam negeri. Sehingga bisa dibilang bahwa TNI tak lebih dari katak dalam tempurung.

Sejurus dengan itu, TNI sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Ironisnya, hingga saat ini belum ada satu pun kasus yang benar-benar terselesaikan secara memuaskan, baik itu kasus Aceh, Timor Timur, Talang Sari, maupun Tanjung Priok. Sebaliknya, impunitas justru yang ditampakkan.

Dilihat dari kenyataan belum sinkronnya agenda reformasi dengan kenyataan yang terjadi, reformasi TNI belum saatnya dinyatakan berhasil. Frase “kemanunggalan prajurit dan rakyat” juga perlu ditunda pembenarannya.

Kemanunggalan

Selama ini para pejabat tinggi TNI sering mengatakan bahwa TNI lahir dari rakyat. Karena itu, keduanya dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan. Memang benar bahwa TNI muncul dari rakyat. Tapi tidaklah benar bila dikatakan bahwa keduanya senasib-sepenanggungan dalam satu kesatuan. Buktinya bisa dilihat pada cara TNI dalam merespons gejolak, dinamika, dan tuntutan yang datang dari rakyat.

Sejarah telah membuktikan bahwa TNI telah membantai rakyat Indonesia yang dicap sebagai anggota PKI, rakyat Aceh yang dianggap sebagai anggota GAM, rakyat Papua yang dituduh sebagai anggota OPM, rakyat Maluku yang diidentifikasi sebagai anggota RMS, dan rakyat Indonesia yang menjadi korban beragam tragedi, seperti tragedi Tanjung Priok, tragedi Timor Loro Sae, tragedi Kedung Ombo, tragedi Talang Sari, tragedi Nipah, tragedi 27 Juli 1996, tragedi Semanggi, dan tragedi Alas Tlogo.

Kekerasan yang dipilih TNI dalam menindak gejolak, dinamika, dan tuntutan rakyat tersebut menandakan adanya garis demarkasi yang tegas antara TNI dan rakyat. Kalaupun TNI dikatakan lahir dari rakyat, maka “TNI telah menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya” (Pontoh, 2000: 45).

Pembinaan teritorial

TNI, yang notabene lahir dari rakyat namun tidak serta-merta membela rakyat, berusaha mendekati bahkan menguasai rakyat. Untuk itu, TNI menancapkan kukunya dari tingkat nasional hingga tingkat pedesaan. Dia ciptakan Komando Teritorial (Koter) berikut Pembinaan Teritorial, Kegiatan Teritorial, dan Operasi Teritorial, mulai dari markas besar sampai Babinsa untuk melanggengkan kedekatan, kekuasaan, dan kontrolnya atas rakyat.

Dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan, reason d’etre Koter berikut pembinaan, kegiatan, dan operasinya kuranglah tepat. Bagaimana tidak? Koter dibentuk atas dasar inspirasi perang tradisional berbentuk gerilya. Seiring dengan transformasi perang menjadi asimetris dan tanpa batas, dan sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara maritim, sistem perang gerilya yang dimanifestasikan dalam bentuk Koter menjadi tidak relevan.

Lebih daripada itu, logika yang mendasari pembentukan Koter adalah antisipasi terhadap kemunculan ancaman dari dalam. Akibatnya, sebagaimana disebut di atas, TNI menjadi katak dalam tempurung yang hanya berani menghadapi rakyat sendiri, tapi tidak sanggup mengatasi musuh dari luar. Dengan keberadaan Koter yang kontraproduktif tersebut, pembiayaan negara pun mubazir. Atas dasar itu semua, seyogianya Koter ditiadakan, bukan malah dipelihara.

Penutup

Jika mencermati kenyataan-kenyataan di atas, niscaya Presiden Yudhoyono tidak akan mengatakan reformasi TNI telah berhasil, prajurit dan rakyat itu manunggal, dan pembinaan teritorial harus dipelihara. Namun, karena pemilu sudah di ambang pintu, kenyataan sering kali dikesampingkan, sementara segala upaya yang bisa mendatangkan dukungan besar akan dilakukan. Kalau pernyataan SBY tersebut ditujukan untuk menarik simpati tentara dalam pemilu mendatang, SBY harus ingat bahwa tujuan itu mudah dibaca oleh rakyat. Dan rakyat tidaklah mudah dibodohi. *

Zainul Ma’arif, Magister filsafat Universitas Indonesia, analis Institute for Defense, Security, and Peace Studie, Sumber Koran Tempo