Kisah Perbudakan di Batavia

Ketika Pulau Jawa dikuasai Inggris dan Letnan Gubernur Stamford Raffles berkuasa, serangkaian pembaruan dilakukan. Juga masalah perbudakan. Tindakan pertama yang dilakukannya, pendaftaran budak-budak. Daftar itu hingga kini tersimpan rapi di Arsip Nasional Jakarta. Sesudah jumlah dan pemilik budak terdaftar, Raffles melakukan tindakan kedua. Pemilik budak dikenai pajak, satu real untuk setiap budak yang berusia di atas delapan tahun.

Berdasarkan hasil pencacahan, diketahui bahwa jumlah budak di Batavia dan seputarnya ada 18.475 orang. Jumlah sesungguhnya diduga lebih besar karena rupanya para pemilik budak cenderung memperkecil jumlah budak yang dimilikinya untuk mengelabui pajak. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Batavia waktu itu hanya 47.048 orang. Setiap budak juga menurut aturan Raffles harus mempunyai sertifikat budak untuk memudahkan pemungutan pajak.

Budak-budak yang tidak memiliki sertifikat harus dibebaskan. Tindakan Raffles tentang perbudakan yang ketiga ialah dikeluarkannya Maklumat No. 59, tanggal 15 Mei, 1812. Yaitu melarang pemasukan budak-budak ke Pulau Jawa sejak tahun 1813.

Daftar budak hasil pencacahan jiwa ini bukan sekadar angka-angka. Di balik angka-angka itu tersirat gambaran kehidupan sosial masyarakat jajahan masa itu. Bukan hanya siapa pemilik-pemilik budak atau asal etnis budak-budak itu. Tapi diketahui juga preferensi atas komoditi budak ini di pasaran. Ternyata, harga budak perempuan lebih tinggi. Dalam History of Java, Raffles mencatat harga budak perempuan lebih tinggi 50-100 real. Budak perempuan ini lebih disenangi ketimbang budak lakilaki. Budak laki-laki yang berasal dari Sulawesi dan Bali kurang disenangi karena mereka terkenal sebagai pengamuk (ingat, budak Untung Surapati yang diangkat anak kemudian memberontak berasal dari Bali). Tetapi perempuan berasal dari Sulawesi dan Bali sangat digemari untuk kemudian bisa dijadikan selir atau istri peliharaan.

Tak ada catatan-budak yang berasal dari etnis Jawa atau Sunda. Rupanya, permusuhan VOC dengan kedua suku bangsa yang melancarkan serangan-serangan membuatnya tak mampu mendapatkan budak dari Pulau Jawa.

Pemilik budak lainnya ialah orang Cina, pemilik budak terbesar sesudah Belanda, kemudian orang Arab. Budak yang dimiliki majikan Cina umumnya tak ada yang bisa bertahan sampai usia 40 tahun. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja mereka – kebun tebu di hulu Ciliwung, pabrik penyulingan arak begitu buruk sehingga budak-budak mati lebih cepat. Orang Cina yang memiliki budak perempuan kemudian ada yang menjadikannya selir. Pada beberapa keluarga Cina lainnya, budak-budak ini diajar pula menari atau bermain wayang (sandiwara Cina). Mempunyai sejumlah budak yang pandai sesuatu merupakan lambang kekayaan dan status sosial yang tinggi. Beberapa keluarga kaya – tercatat dengan nama marga Gouw, Oey, dan Tan – mempunyai budak sampai di atas 15 orang. Jumlah budak di kalangan Cina tak pernah melebihi 40 orang.

Rencana Raffles menghapuskan perbudakan tidak semulus cita-citanya. Dia harus berhadapan dengan oligarki masyarakat kolonial yang selama dua abad lebih membentuk corak masyarakatnya sendiri. Para pemilik budak adalah keluarga terkemuka yang menguasai jaringan pemerintah “orde lama” Kompeni yang masih bermukim di Batavia, dan tetap berperan dalam semua kegiatan perekonomian. Raffles, buntutnya, menyerah. Gebrakan penarikan pajak budak, yang semula dimaksud untuk membatasi pemilikan budak, cuma hangat-hangat tahi ayam belaka.

Selain itu Raffles juga menghadapi tantangan dari raja-raja di luar Jawa yang puluhan tahun telah menyuplai budak ke Batavia. Hingga tak jarang, armada laut Inggris harus berhadapan dan adu senjata dengan pelaut-pelaut Bugis, Sawu, atau lainnya.

Ada sebuah cerita. Alexander Hare, sahabat Raffles, memiliki perkebunan yang cukup luas di Banjarmasin. Dia memerlukan sejumlah tenaga perkebunan. Secara diam-diam, Raffles menyetujui rencana Hare untuk mendeportasikan 5.000 orang Jawa Tengah. Alasan resminya: orang-orang yang dibanjarmasinkan ini penjahat dan gelandangan yang membahayakan ketertiban umum. Tapi kebijaksanaan pilih kasih ini akhirnya tercium juga. Pemerintah Inggris akhirnya tahu, ini perbudakan terselubung. Berbagai protes muncul, dan Wong Jowo, yang sudah sampai di Kalimantan, akhirnya dikembalikan lagi pada 1816. Alexander Hare diusir dan izin pemilikan tanahnya dicabut.

Setahun sebelum Raffles harus angkat kaki, barangkali membayar rasa berdosanya pada orang Jawa, ia sempat mendirikan suatu perhimpunan kemanusiaan yang bernama Java Benevolent Institution. Tujuan institusi ini ialah menghapus adanya perbudakan dan mencoba mengangkat derajat budak-budak itu sebagai warga bebas yang bermartabat.

Institusi ini kemudian mengganti nama menjadi Javaansche Menslievend Genootschap – dengan tujuan kemanusiaan – ketika gerakan menentang perbudakan sedang melanda Negeri Belanda. Berkat kelompok antiperbudakan dalam institusi inilah peraturan umum mengenai perbudakan dirancang baru dirancang saja – pada tahun 1825. Lumayan, ketimbang tidak pernah ada yang memperjuangkannya sama sekali.

* * *

Pemilik budak, ternyata, bukan cuma para tuan Eropa. Dalam perkembangan-nya, terdapat pula bekas budak yang menjadi tuan, kaya, kemudian membeli pula budak-budak. Agaknya para bekas budak ini tak belajar dari pengalaman perasaannya, tapi lebih cepat larut pada kebiasaan yang berjalan tradisi perbudakan itulah. Para bekas budak VOC itu dikenal dengan nama mardijkers. Mereka umumnya berasal dari pantai India dan Sri Lanka, khususnya Benggala. Kawasan ini merupakan penyuplai budak cukup tebal, sampai VOC kehilangan kekuasaan di sana. Mardijkers ini mula-mula dibebaskan sebagai budak karena mereka memeluk agama Kristen – ada ketentuan budak-budak yang masuk Kristen memang harus dibebaskan.

Namun, sulit dipastikan apakah ini satu-satunya alasan karena, di banyak kasus perbudakan, agama Kristen sama sekali tak jadi jaminan. Tapi begitulah catatan yang dibuat klerk-klerk VOC. Para bekas budak itu tercatat dibaptis di Gereja Reformasi Buitenkerk – ketika itu terletak tak jauh dari benteng Batavia. Salah satunya adalah Sigonora Dehan atau dikenal pula sebagai Titus van Bengalen (Titus dari Benggala). Ia dibaptis dengan saksi-saksi: Pieter Michielsz dan Monica van Bengalen. Sesudah dibaptis Titus dari Benggala ini menjadi warga bebas dengan nama baru Titus Michielsz – mengadopsi nama saksinya. Titus adalah salah satu contoh munculnya masyarakat Indo yang campur aduk, yang kemudian membentuk masyarakat tersendiri – merasa bukan Belanda tapi bukan juga pribumi. Titus Michielsz kemudian kawin dengan seorang gadis Indo, Martha Pieters, dan mendapat anak laki-laki yang dengan keputusan Gubernur Jenderal disebut inlandsche borger atau warga pribumi bebas – bukan budak. Dari keturunan ini, keluarga Michielsz mulai mendapat kesempatan mencari untung dan mulai pula menumpuk kekayaan.

Keturunan Michielsz yang terakhir tercatat Agustijn Michielsz. Ia ini seorang tuan tanah yang kaya raya. Tanahnya meliputi seperempat Keresidenan Batavia. Agustijn dikenal dengan panggilan Majoor Jantje. Majoor ini dikenal mempunyai sebuah rumah besar yang megah dan mewah di Semper Idem di pinggiran Batavia. Rumah ini dibelinya dengan harga sangat mahal karena awalnya milik Raad Ordinair Jacobus Martinus Baalje.

Namun, pada kenyataannya, Majoor Jantje tak betah nangkring di rumah megah bergaya Eropa itu dan lebih sering leha-leha di pesanggrahannya di Desa Tjitrap (Citeureup) dilayani – nah – 160 budak. Di pesanggrahannya ini Jantje menjamu pembesar-pembesar pemerintah dengan acara-acara yang eksotis. Dan para pembesar yang ningrat Belanda mulai pula menyukai sajian Jantje. Acara itu, antara lain, tandakpartijen – tak lain dari ngibing – yaitu para tamu bergantian menari dengan budak-budak perempuan yang bersolek dengan dandanan sangat seksi. Kita tahu apa yang menarik dari pertunjukan unik Jantje itu. Orkes yang mengiringi tarian itu sudah tentu bukan orkes Eropa, tapi orkes budak yang terdiri dari 20 orang pemain musik yang sedikit asal-asalan. Alat musik yang digunakan tak mengikuti kamus orkestra mana pun, tapi eksperimen bunyi dengan ketentuan asal ramai.

Dari cerita-cerita Betawi, banyak yang menduga, inilah asal muasal musik Tanjidor, yang menjadi sangat populer pada awal abad ke-19. Saking pandainya bergaul dan menyervis penguasa, pergaulan Jantje makin lama makin menanjak. Belakangan, sampai komisaris jenderal VOC datang berkunjung ke pesanggrahannya di Citeureup. Satu generasi sebelumnya hal itu tak mungkin terjadi karena Mardijkers kendati sudah kaya raya tetap saja dianggap rendah oleh penguasa kolonial kulit putih. Mereka, kata para orang putih, walaupun menggunakan pakaian yang mahal-mahal – kemeja berenda dengan pantalon yang berlimpit – tetap saja norak. Umpamanya saja jarang menggunakan sepatu atau, kalau toh memakai sepatu, tanpa kaus kaki. Mereka juga biasanya menggunakan topi mahal lengkap dengan bulu burung. Tapi barangkali ia gerah, topi itu lebih banyak ditenteng. Karena itu, Mardijkers dikenal pula dengan nama ejekan hoeddragers (penenteng topi). Namun, di sisi lain, para penguasa terbilang punya juga kepentingan bersahabat dengan Majoor Jantje. Dan juga secara terencana membuat Indo Benggala ini jadi kaya raya. Soalnya, Jantje adalah komandan kompi Papangers, pasukan bela diri – setingkat pasukan komando – yang umumnya terdiri dari jago-jago berkelahi orang Pampanga, keturunan Luzon.

Papangers ini adalah bagian dari pasukan Kompeni yang disebut Schutterij, pasukan pribumi yang terdiri dari berbagai divisi yang terkelompok dalam suku: Bugis, Makassar, Jawa, dan Bali. Di antara divisi-divisi itu pasukan Majoor Jantje tampaknya yang paling top. Karena itu, ia termasuk bisa menjamin keselamatan, selain menghadapi serangan dari luar, juga bahaya konflik antarklik di antara kekuatan pegawai VOC. Dalam perang, adu kekuatan, dan pengamanan umumnya, para Schutterij inilah yang maju, sementara para opsir Belanda yang disebut Pennist ongkang-ongkang saja di garis belakang – berdalih menyusun strategi, padahal perang di masa itu yang bergaya perang ketoprak mana perlu strategi.

Pangkat yang disandang Majoor Jantje kala itu sebenarnya setingkat kolonel. Pada masa Belanda itu, dalam deskripsi disebutkan, oud-majoor setingkat di atas majoor. Dalam tingkat kepangkatan sekarang memang dikenal mayor senior, overste (letnan kolonel), baru kolonel. Namun, di masa itu, mayor senior terbilang sama dengan kolonel – tapi yang kolonel, umumnya, perwira Belanda. Jantje lebih suka menggunakan pangkat majoor, karena pengertian itu bisa juga diartikan lain: majoor (atau kapitein) der Mardijkers.

Ini bukan kepangkatan dalam militer, tapi kepangkatan dalam masyarakat, yaitu kepala masyarakat Mardijker. Mardijkersj, pengikut Jantje di Batavia, tercatat sebagai warga bebas: vrijman, gheen slaeve – bukan budak. Salah satu pembuktian paling nyata dari kebebasan itu – baik simbolis maupun status resmi – adalah mereka memiliki budak. Tapi pada kenyataannya Mardijkers ini tetap saja dianggap warga negara kelas dua. Bukan cuma dicemoohkan, tapi dalam berbagai hal juga sulit mendapat izin. Paling jauh mereka mendapat status sama dengan warga negara keturunan asing, Cina dan Arab. Pada mereka juga dikenakan peraturan pemukiman, dan harus mempunyai izin bila berkeliaran di luar permukiman.

Ketika Agustijn Michielsz, si Jantje, meninggal, 1833, ia menulis wasiat agar budak-budaknya dibebaskan. Namun, keluarganya berpendapat lain. Dalam iklan di Javasche Courant, 9 Maret 1833, terlihat keluarga Majoor Jantje menjual 75 budak, yang perinciannya: koki, pemasang lampu, jongos, penjahit, pembuat lonceng, pembuat sambal, tukang cuci, peniup suling, dan pemain harpa.

* * *

About these ads

Halaman-halaman: 1 2 3 4 5