Biar sejarah yang bicara …….

Menggali jejak sukma nagara | Mengibas cakrawala mengepak mayapada | Melesatkan pikiran yang tak tembus peluru | Membiarkan hati bersuara

Inilah Buku Yang Dilarang Beredar Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) melarang peredaran 5 buah buku. Buku-buku tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UU 1945 dan Pancasila.

“Jamintel melakukan penelitian terhadap buku-buku yang telah dilakukan clearing house tertanggal 3 Desember 2009 sejumlah 5 buku,” kata mantan Jamintel Iskamto.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpe pers Laporan Kinerja Kejagung Tahun 2009 di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2009).

Kelima buku itu adalah: Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan  Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad.

Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto mengatakan, clearing house adalah memeriksa substansi buku. Kejagung tidak turut memeriksa pengarang buku-buku tersebut.

“Hanya memeriksa substansi bukunya, tidak pada orangnya,” ujar Didiek pada kesempatan yang sama. (sumber)

Dalih Pembunuhan Massal: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SOEHARTO (Dilarang Beredar)

“Saya harus menekankan bahwa buku ini hanya tentang G-30-S. Ini bukan buku tentang kekerasan massal yang muncul setelah gerakan itu terjadi walaupun di bagian pengantar saya sampaikan beberapa argumen dasar tentang kekerasan tersebut dan kaitannya dengan G-30-S. Saya beranggapan bahwa lebih banyak penelitian harus dilakukan tentang kekerasan massal pasca G-30-S sebelum sebuah analisis ilmiah yang baik bisa ditulis. Menimbang skalanya, kekerasan pasca G-30-S merupakan topik yang lebih penting daripada G-30-S itu sendiri. Buku ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut tentang kekerasan massal pasca G-30-S dengan menyajikan konteks baru untuk memahami tragedi tersebut. Jika G-30-S lebih jelas mungkin akan lebih mudah untuk memusatkan perhatian pada topik-topik lain yang berkaitan. Lebih banyak pula studi-studi yang perlu digarap tentang kudeta Suharto, misalnya, bagaimana ia mengambilalih media massa, keuangan negara, dan birokrasi sipil.” (John Roosa, cuplikan dari kata pengantar edisi bahasa indonesia)

Buku ini terpilih sebagai salah satu dari tiga buku terbaik di bidang ilmu-ilmu sosial dalam International Convention of Asian Scholars, Kuala Lumpur, 2007.

JOHN ROOSA adalah Assistant Professor di Departemen Sejarah, University of Columbia, Vancouver, Kanada. Ia salah satu penyunting buku kumpulan esai sejarah lisan Tahun Yang Tak Pernah Berakhir

Pendapat Para Pakar

Ditulis dengan sangat baik dan mengasyikkan, inilah upaya ilmiah pertama dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa untuk mengkaji secara serius bukti-bukti yang berkenaan dengan teka-teki paling penting dalam sejarah Indonesia, kudeta 30 September 1965. (Robert Cribb, Australian National University)

Tiga pencapaian mengagumkan yang diraih John Roosa adalah menyoroti bukti baru empat puluh tahun setelah peristiwa, memutar balikkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah diterima umum, dan melakukan ini semua dalam gaya mencekam ala kisah detektif (Gerry van Klinken, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde )

Buku John Roosa yang menggugah dan berdasar pada penelitian menyeluruh menyajikan bukti padu untuk mendukung interpretasi-interpretasi yang sebelumnya didasarkan hanya pada spekulasi. Buku ini merupakan sumbangan yang penting bagi kepustakaan tentang kudeta di Indonesia. (Harold Crouch, Review of Politics)

Ini merupakan bahan bacaan penting bagi pelajar sejarah modern Indonesia, dan bagi siapapun yang tertarik pada kekerasan politik, peran militer dalam politik, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.(Geoffrey Robinson, University of California at Los Angeles )

Buku ini merupakan catatan paling detil dan dengan penelitian terbaik tentang kejadian-kejadian 1965 yang pernah ditulis. Siapa pun yang berniat memahami kejadian-kejadian yang masih menebar mendung di atas bumi Indonesia dan sedikit dipahami olehsebagian besar masyarakat Indonesia akan memperoleh manfaat sangat besar dengan membaca buku kelas satu ini.(Carmel Budiardjo, Tapol Bulletin )

Sumbangan yang luar biasa berharga … ini merupakan masukan akademik pertama yang signifikan tentang masalah yang dibicarakan dalam jangka waktu tertentu, dan cukup memukau dibaca.(Vedi Hadiz, Pacific Affairs )

Catatan John Roosa tentang Gerakan 30 September merupakan karya detektif yang mengesankan … ia sudah barang tentu menyumbangkan penelitian yang terbaik sampai saat ini tentang siapa yang mengorganisasikan gerakan ini, mengapa gerakan tersebut gagal, dan bagaimana gerakan ini beranjak ke pembunuhan massal, yang diikuti dengan berpuluh-puluh tahun represi. Buku ini layak dibaca kalangan seluas-luasnya. (Olle Törnquist, International Review of Social History)

Kenapa Dilarang Beredar ???

Roosa mengulas secara menarik apa yang sebenarnya terjadi pada subuh 1 Oktober, 44 tahun lampau. Sebuah gerakan yang dikenal dengan nama “G30S”. Apa yang bercokol di kepalaku selama bertahun-tahun tentang peristiwa itu seolah mendapat “amin” dari bukti dan analisa yang disodorkan Roosa.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memang “terlibat” dalam Gerakan 30 September. Tapi terlalu sederhana jika menyimpulkannya sebagai “dalang”. Jalinan belikat peristiwa itu akan membuatnya tampak terlalu sederhana jika diserahkan hanya pada satu dalang.

Buku putih milik Angkatan Darat, tegas menyebut PKI sebagai dalang G30S. Benedict Anderson dan Ruth McVey dari Cornell University lewat analisanya yang dikeluarkan Januari 1966 -popular dengan nama Cornell Paper- menyebut bahwa G30S adalah konflik internal Angkatan Darat, sebuah kudeta yang dilakukan perwira-perwira bawahan karena tak puas dengan gaya borjuis perwira atasan.

Sementara Indonesianis dan pengamat militer asal Australia, Harold Crouch, menilai bahwa G30S adalah gabungan gerakan yang dilakukan perwira bawahan yang tak puas dan juga PKI. Sedangkan Indonesianis dan sosiolog asal Belanda, W.F. Wertheim menyodorkan analisa bahwa Suharto dan para jenderal Angkatan Darat nonkomunis lah yang berada di balik gerakan ini dengan menggunakan Sjam Kamurazzaman sebagai agen ganda, guna menciptakan dalih untuk menyerang PKI dan menggulingkan Sukarno.

Roosa, melalui buku ini, berhasil menelusuri dan menutup “lubang” yang ada dari setiap analisa tersebut dan membentuk argumentasi baru. Tak sepenuhnya baru memang, tapi setidaknya paling mendekati argument yang paling masuk akal dari peristiwa itu.

Ia mengandalkan dokumen Supardjo, seorang Brigadir Jenderal Angkatan Darat yang ada dalam lingkaran gerakan tersebut yang diseret ke Mahmilub pada tahun 1967. Selain juga mengandalkan pengakuan dari seorang kader tinggi PKI yang masih hidup hingga sekarang, dan sejumlah dokumen yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait peristiwa tersebut.

PKI, dalam analisa Roosa, terlibat sejauh pemikiran bahwa G30S memang diperlukan untuk menyelamatkan Sukarno. Mereka tahu bahwa sejumlah perwira Angkatan Darat telah menjalin hubungan mesra dengan AS. Mereka memprediksi dan mempercayai bahwa Angakatan Darat punya ambisi untuk menyingkirkan PKI, sebuah partai ke-4 terbesar dalam Pemilu 1955 yang memiliki kader dan massa di setiap pabrik dan perkebunan.

Sayangnya, PKI sebagai sebuah partai politik dengan disiplin dan organisasi baik, salah membaca situasi. Politibiro sebagai pengambil putusan penting dalam partai tak tahu soal rincian gerakan yang bakal digelar. Mereka pasrah sepenuhnya pada sang ketua sentral komite: Aidit yang sialnya lagi memiliki orang kepercayaan sejenis Sjam Kamaruzamman.

Lewat Biro Khusus, yang diyakini keberadaannya oleh Roosa, Aidit dan Sjam menjalin koneksi dengan para perwira progresif di Angkatan Darat. Para perwira Sukarnois yang mulai gerah dengan perwira-perwira “kapitalis-birokrat” di tubuh Angkatan Darat.

PKI, sebagai sebuah partai, hanya bisa menunggu dampak dari G30S. Mereka berharap para perwira “kanan” ini segera sadar kalau mereka telah dibuat keblinger oleh AS dan kembali pada loyalitasnya terhadap Sukarno.

Sayang, rencana tak berjalan mulus. Sikap “sok tahu” Sjam dalam membaca situasi lapangan membuat gerakan amburadul. Tim penculik yang amatir gagal membuat para jenderal “kanan” tetap dalam kondisi hidup saat hendak diserahkan ke Sukarno.

Dan situasi berubah cepat. Suharto mengambil alih kepemimpinan dan dalih pun tercipta untuk membumihanguskan PKI.

Sebuah dalih yang sama sekali tak sepadan dengan jutaan nyawa yang dijagal dan jutaan lainnya yang kehilangan kebebasannya selama belasan tahun di kamp-kamp tahanan tanpa pernah diadili.

Bab 6 dan 7 dari buku ini menjadi “inti” dari uraian Roosa. Bahwa Suharto dan perwira AD antikomunis sebenarnya sama sekali tak bereaksi spontan setelah kegagalan G30S. Mereka telah menunggu dalih itu sejak lama. Sebuah dalih agar mereka punya alasan untuk menghantam PKI, sebuah partai yang membuat aliran modal asing selalu terhambat masuk ke tanah air. Dan pada 1 Oktober 1965, dalih itu muncul di depan mata saat “Biro Khusus” yang tak professional itu bikin sebuah gerakan yang amburadul. Sebuah gerakan yang tak pernah melibatkan partai sebuah organisasi solid dengan massa yang luas. Sebuah petualangan yang ceroboh dan setengah hati.

Dan inilah yang dikatakan Marshal Green, Dubes AS di Indonesia pada masa itu, tentang peristiwa tersebut: “Kami tidak menciptakan ombak-ombak itu. Kami hanya menunggangi ombak-ombak itu ke pantai.” Dan ia benar sebenar-benarnya…, itulah wajah Indonesia saat ini, sebuah negeri yang selalu berada di bawah dikte sang penunggang ombak. (sumber)

G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66

Berikut ini kajian atau tinjauan buku yang ditulis oleh sejarawan Hilmar Farid sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan aktivis gerakan sosial (sumber)

MENULIS sejarah bukan perkara mudah. Impian agar sejarawan bisa menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya terjadi semakin jelas tidak mungkin terwujud. Seandainya ada mesin waktu yang bisa melontarkan kita ke masa lalu pun, kita tetap akan melihatnya dari sudut pandang dan kerangka pemikiran tertentu. Setelah menyerap apa yang kita dengar, lihat dan rasakan, kita masih berurusan dengan bahasa sebagai alat kita menyampaikan gagasan yang terbatas dan tidak cukup untuk menghadirkan semua dimensi masa lalu secara penuh. Sejarah dengan kata lain adalah representasi dari masa lalu dan bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah selalu diceritakan dan disusun kembali melalui bahasa berdasarkan informasi yang bisa diperoleh mengenai masa lalu, dan karena itu akan selalu kurang, tidak lengkap dan memerlukan perbaikan. Karena alasan itulah sejarawan umumnya mengatakan bahwa sejarah itu terbuka bagi interpretasi yang berbeda, dan selalu bisa ditulis ulang.

Tapi ini tidak berarti bahwa kita bebas menafsirkan dan menulis sejarah. Ada prinsip dasar yang membatasi kebebasan tafsir sejarah: pijakan pada fakta atau kenyataan yang diketahui berdasarkan sumber informasi yang tersedia dan dapat diuji. Tidak semua keterangan mengenai masa lalu dapat dipercaya, dan sejarawan dibekali dengan metode dan prosedur ilmiah untuk memeriksa tingkat keterandalan bahan-bahan yang dihadapinya.

Kekacauan dalam debat mengenai Gerakan 30 September atau G-30-S bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan/ diharapkan orang telah terjadi. Di pusat kekacauan ini adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Orde Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G-30-S karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI – mulai dari menangkapi dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang – bersandar pada sejarah resmi itu. Penulisan sejarah di sini terkait dengan legitimasi politik dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Orde Baru menggunakan tangan besi untuk menjadikan tafsirnya terhadap peristiwa G-30-S sebagai kebenaran umum. “Sejarah” yang dibuat oleh Orde Baru pun menjadi lebih penting dari masa lalu itu sendiri.

Sejarah resmi ini, seperti nasib sejarah resmi di mana pun, mendapat kritik dari banyak pihak yang kemudian menyusun versi alternatif. Walau memikat, ada masalah besar dengan versi alternatif ini. Para penulis versi alternatif ini biasanya lebih tertarik pada persoalan politik sejarah dan ingin mengimbangi atau menentang sejarah resmi, dan bukan pada masa lalu itu sendiri. Secara sadar maupun tidak mereka menerima medan pertempuran yang dibuka oleh sejarah resmi. Di jantung medan pertempuran ini adalah pertanyaan yang selalu kita dengar: siapa dalang G-30-S? Keterpakuan dan keterpukauan pada dalang inilah yang membuat seluruh pembicaraan G-30-S seperti berjalan di tempat.

Di sinilah John Roosa membuat sumbangan penting melalui Dalih Pembunuhan Massal karena keluar dari perangkap teori dalang ini. Ia tidak sibuk membantah atau membela versi tertentu, atau mencari-cari dalang, tapi melakukan hal yang sangat elementer dan fundamental sekaligus: membuat rekonstruksi G-30-S sebagai sebuah gerakan melalui keterangan mereka yang terlibat di dalamnya.

Dalang Tanpa Lakon

Terlepas dari kesimpulan akhir yang berbeda-beda, semua teori tentang dalang G-30-S berasumsi bahwa gerakan itu adalah persekongkolan politik yang direncanakan dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan berada di bawah garis komando. Sebagian mengatakan bahwa dalang itu adalah Soeharto dan komplotan Angkatan Darat yang dipimpinnya, sementara Orde Baru bersikukuh bahwa PKI adalah dalangnya dengan restu dari Presiden Soekarno. Sebagian lain mengatakan pemerintah Amerika Serikat, melalui dinas rahasianya CIA, adalah dalang yang dengan lihai memainkan anak wayangnya di Indonesia. Tidak semua teori mengenai G-30-S dilengkapi bukti-bukti dan karena itu pantas untuk diperhatikan secara serius. Sebagian malah lebih banyak memberi informasi tentang kesadaran dan psikologi politik penyusunnya daripada tentang gerakan itu sendiri.

Dalih Pembunuhan Massal berbeda dengan berbagai teori ini dalam hal yang sangat mendasar, yakni perangkat pertanyaannya. Jika yang lain meyakini bahwa G-30-S adalah sebuah persekongkolan jahat yang dirancang dan dimainkan dengan sangat lihai oleh “sang dalang”, maka Dalih Pembunuhan Massal justru menyoroti bahwa G-30-S sebenarnya sama sekali tidak tepat disebut sebagai gerakan. Dengan penelitian yang cermat terhadap rangkaian bahan yang belum pernah digunakan, dan penafsiran ulang terhadap bahan yang sudah pernah digunakan, ia mereka ulang perjalanan “gerakan” yang berusia singkat itu.

Ia menunjukkan bagaimana para pemimpin gerakan sebenarnya tidak pernah punya kesamaan pandangan dan sikap, apalagi rencana lain seandainya “rencana utama” (yang juga tidak jelas) gagal. Ia merekam bagaimana sebagian pemimpin bersikeras menekankan bahwa “kita tidak bisa mundur lagi” dan menutup diskusi dan perdebatan dengan otoritas. Dan setelah mereka yakin bahwa gerakan itu gagal pun tidak ada rencana penyelamatan yang jelas: semua pihak harus menyelamatkan diri masing-masing. Dengan kata lain, G-30-S sama sekali tidak punya script yang bisa dijadikan pegangan. Analisis Brigjen Supardjo yang menjadi salah dokumen andalan dalam buku ini – karena merupakan satu-satunya keterangan tangan pertama yang dapat diandalkan – dengan jelas menggambarkan kekacauan rencana dan pelaksanaan gerakan itu dari perspektif militer dan politik.

Adalah penguasa Orde Baru yang kemudian membuat script setelah panggungnya ditutup. Dalam studinya mengenai historiografi militer, Katharine McGregor (2007), menceritakan dengan rinci proses penulisan script oleh tim yang dibentuk Angkatan Darat di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto. Buku pertama diterbitkan dalam 40 hari, yang menunjukkan betapa pentingnya perang tafsir untuk memaknai G-30-S ini bagi penguasa Orde Baru. Isinya jelas: PKI adalah dalang dari gerakan itu yang sebenarnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.1 Buku kedua terbit tidak lama kemudian pada akhir 1965, ketika script pertama sudah digunakan oleh penguasa untuk melancarkan pemusnahan massal terhadap anggota, pendukung dan simpatisan PKI serta keluarga mereka.

Dalih Pembunuhan Massal tidak berpretensi dapat menjawab semua masalah. Malahan ada pertanyaan terpenting yang menjadi kunci untuk memahami G-30-S belum terjawab: siapa yang sebenarnya menyuruh pasukan-pasukan penculik membunuh para jenderal? Jika memang tujuan dari gerakan itu adalah menghadapkan para jenderal pemberontak kepada Soekarno, mengapa mereka dibunuh? Roosa mengakui keterbatasannya dan mengatakan, “siapa tepatnya yang membunuh para perwira itu masih belum diketahui.” (hlm. 60). Lembar-lembar misteri G-30-S dengan begitu belum sepenuhnya terungkap, dan hanya penelitian yang mendalam terhadap bukti-bukti – dan bukan dugaan atau khayalan yang berdasar pada keyakinan tentang adanya dalang – yang dapat membantu menyingkap misteri ini.

Dua Peristiwa Berbeda tapi Terkait

Judul buku ini, Dalih Pembunuhan Massal, memperlihatkan hubungan antara peristiwa G-30-S dengan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi gerakan kiri. Penguasa ORBA selama ini menjelaskan pembunuhan massal sebagai “ekses” karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI. Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga fantasi mengenai peristiwa itu. Pembunuhan massal dengan begitu bukan sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi langsung terhadap script yang disusun oleh penguasa Orde Baru.

Ben Anderson (1987) menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul “Bagaimana Para Jenderal itu Tewas?” berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang dimuat dalam harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha – yang dikelola oleh Angkatan Darat – bahwa para jenderal yang diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya. Pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat tidak mengumumkan kebenaran itu melalui media yang dikontrolnya, dan justru membiarkan cerita-cerita yang tidak benar memenuhi halaman-halamannya?

Kita juga tahu dari kesaksian dan keterangan mereka yang terlibat dalam pembasmian PKI bahwa “kemarahan” massa yang seolah tidak bisa dikontrol sebenarnya adalah reaksi terhadap berita-berita yang tidak benar dan diketahui tidak benar oleh mereka yang menerbitkannya. Sampai sekarang belum diketahui peran dari tim Angkatan Darat yang menyusun script tentang G-30-S dalam fantasi tentang kekejaman di Lubang Buaya ini. Hal ini juga merupakan misteri yang masih harus diselidiki karena akibatnya yang luar biasa. Di mana-mana pejabat militer berpidato tentang “kekejaman” G-30-S yang tidak pernah terjadi dan menuntut balas dengan membunuh sebanyak mungkin orang komunis.

Tapi penyulut reaksi massal yang paling penting adalah pernyataan bahwa jika PKI menang dan G-30-S berhasil maka banyak orang non-komunis, apalagi anti-komunis, akan diperlakukan sama seperti cerita Angkatan Darat mengenai kekejaman di Lubang Buaya (yang tidak pernah terjadi). Di banyak tempat beredar daftar orang yang akan akan dihabisi oleh PKI seandainya G-30-S berhasil: pemimpin agama, tokoh politik, pemuda dan mahasiswa. Dalam banyak wawancara, termasuk dengan mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap orang kiri, terungkap bahwa daftar itu diumumkan oleh pemimpin militer yang “menemukannya” di kantor PKI atau organisasi massa kiri. Bersamaan dengan itu kadang “ditemukan” juga senjata api, uang dalam jumlah luar biasa, timbunan makanan, dan yang paling menghebohkan alat pencungkil mata, yang di banyak daerah penghasil karet lebih dikenal sebagai alat penyadap getah karet.

Aksi kekerasan dan pembunuhan massal karena ini bukanlah reaksi alamiah terhadap “kekejaman” G-30-S, tetapi terhadap representasi atau script yang ditulis oleh Orde Baru mengenai peristiwa itu. Cerita-cerita bohong tentang kekejaman di Lubang Buaya itulah yang membuat orang kemudian mengambil tindakan. Tapi tentu itu tidak cukup. Di banyak tempat kita tahu bahwa pembunuhan massal disulut langsung oleh pasukan militer, dan di beberapa tempat tidak akan terjadi seandainya tidak dipimpin oleh militer.

Dengan kesimpulan ini saya tidak hendak menggambarkan PKI sebagai domba dan militer, AS dan siapa pun yang terlibat dalam kampanye fitnah dan pembunuhan massal sebagai serigala. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pembunuhan terhadap para perwira di Lubang Buaya dapat dibenarkan. PKI memang berniat menguasai negara, seperti juga partai politik yang lain. Di daerah-daerah banyak kadernya yang aktif dan menurut cerita yang saya dengar, juga sangar dan kadang mengintimidasi orang yang tidak sepaham. Demonstrasi PKI dan ormas kiri biasanya sangat ramai dan juga menakutkan bagi mereka yang menjadi sasarannya. Aksi-aksi sepihak untuk menegakkan UUPA 1960 yang dilancarkan BTI (dan sebenarnya organisasi petani lain juga) memang kadang disertai bentrokan, mirip dengan apa yang kita saksikan setiap hari di televisi sekarang ini. Tapi semua itu tidak dapat menjelaskan mengapa pembunuhan massal terhadap orang PKI terjadi setelah Oktober 1965.

Jika pembunuhan massal tidak dapat dilihat sebagai reaksi alamiah terhadap G-30-S, tapi sebagai tindakan yang disulut oleh script karangan Angkatan Darat, maka kita juga tidak dapat melihat pembunuhan itu sebagai konflik antara PKI dan kekuatan politik lainnya. Tidak ada pertempuran antara dua pihak seperti layaknya sebuah konflik. Di beberapa tempat orang dengan sukarela pergi ke tempat-tempat penahanan untuk “mengklarifikasi” posisi mereka terhadap G-30-S, tapi tetap ditahan. Pembunuhan massal sepenuhnya merupakan orkestrasi dari penguasa militer yang juga melibatkan elemen sipil di dalamnya. Masalahnya, dalam script karangan penguasa Orde Baru, keterlibatan elemen sipil ini menjadi “bukti” bahwa kemarahan terhadap PKI adalah sesuatu yang genuine tumbuh dari bawah, dan bahwa peran tentara dalam semua urusan ini justru menyelamatkan negara dari kehancuran. Teringat pepatah, “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.”

Dalih Pembunuhan Massal menegaskan hal yang sangat penting, bahwa G-30-S disalahtafsirkan secara sengaja, dipelintir dan dihadirkan kembali secara salah pula agar menjadi dalih untuk melancarkan operasi pembasmian yang menjadi salah satu kengerian terbesar dalam sejarah modern dunia. Walau masih ada beberapa lubang dan misteri yang belum terungkap, karya John Roosa ini sudah memberikan tilik-dalam yang baik tentang G-30-S sebagai sebuah gerakan. Tentu tidak dapat dikatakan sebagai karya final. Tapi jika masih ada “teori dalang” lain yang muncul berdasarkan dugaan dan desas-desus, maka itu hanya mungkin dilakukan dengan resiko mempermalukan diri sendiri dan menunjukkan ketidaktahuan tentang apa yang sudah diketahui luas. Setiap penulisan sejarah yang serius akan mempertimbangkan dengan serius apa-apa yang sudah diketahui dan ditulis sebelumnya. Tulisan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan fantasi atau khayalan dan desas-desus karena itu tidak layak mendapat perhatian serius.

LAKON ORBA TENYATA BERLANJUT ………….

BUKU APA LAGI YANG BAKAL DILARANG ……….?

Lihatlah Film Shadow Play Tentang Pembantaian Massal 1965-1966

DONLOT BUKU DALIH PEMBUNUHAN MASSAL BISA DISINI, DISINI, DISINI, DISINI ATAWA DISINI.

About these ads

34 comments on “Inilah Buku Yang Dilarang Beredar Kejagung

  1. حَنِيفًا
    Desember 24, 2009

    @Kang
    Astaghfirullah,
    Sayah pernah berulang-ulang nohton fehlem JFK, disana tersirat pengakuan pat gulipat politik musang Oom Amrik di kancah dunia.

    • kopral cepot
      Desember 24, 2009

      Syahwat Amrika Jajah Indonesia udah ade sbelum Indonesia Merdeka .. sayang tulisannyah belon kelar niih ;)

  2. ciwir
    Desember 24, 2009

    kepentingan…!
    itulah alasan riilnya mas

  3. Mas Blankon
    Desember 24, 2009

    baca buku kok dilarang….????

  4. KangBoed
    Desember 24, 2009

    RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk

    MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

    SALAM CINTA DAMAI DAN KASIH SAYANG

    ‘TUK SEMUA SAHABATKU TERSAYANG

    ” I LOVE YOU PUUUUULLLLLLLLLLL “

  5. KangBoed
    Desember 24, 2009

    SALAM CINTA DAMAI DAN KASIH SAYANG

    ‘TUK SEMUA SAHABATKU TERSAYANG

    ” I LOVE YOU PUUUUULLLLLLLLLLL “

  6. Ruang Hati
    Desember 25, 2009

    lapor hadir kang kopral, absen.

    wah kejagung pake larang larang segala yah

  7. nusantaraku
    Desember 25, 2009

    Jadi semangat melanjutin transkrip Amerika Serikat dan Pengulingan Soekarno.
    Setelah nonton “Dagelan Wayang” di KopralCepot, buku John Roosa sebagai suplemen bagi referensi sejarah Indonesia.
    Buku “Bandit Amerika” saja tidak dilarang di Amrik, kok buku ini dilarang? Jika fakta itu benar, mengapa harus dibungkam?
    Jika buku itu salah, mengapa kita tidak mau mengoreksinya?
    Ataukah ada kepentingan “Madam’s Country” yang masuk bagian pasukan Pak Harto? Ataukah dari ‘uncle sam’?

  8. zulhaq
    Desember 25, 2009

    hmmm , ada yang aneh dengan larangan itu…

  9. Otaku
    Desember 25, 2009

    lucu ya kejagung kita kikikikik
    mungkin supaya banyak yang penasaran kali kang
    terus akhirnya banyak yang baca :-)
    be positive thinking aja deh…

    kang kalo ada ebook gratisnya donk
    sekalian di share gitchu
    hahaha

    salam hangat

  10. ABDUL AZIZ
    Desember 25, 2009

    Sejarah itu tergantung kepada penulisnya. Semua memiliki kepentingan sendiri. Jangankan sejarah politik, dalam sejarah agama pun banyak ketidakjujuran.Karena itu pelarangan buku bisa terjadi kapan pun, bukan hanya pada masa Orba saja.

    Kumaha wartosna nu mulih ti Tanah Suci teh, mudah-mudahan makbul sareng mabrur.

    Salam baktos ka sadayana.

  11. Dangstars
    Desember 26, 2009

    Wh…Gak film saja yang di boikot yah..
    Buku juga :P

  12. Ping-balik: Mator Sakalangkong Tretan « CITRO MADURA

  13. Irwan Bajang
    Desember 26, 2009

    takut dosa masalalu terungkap, larang aja kalo begitu

    • kopral cepot
      Desember 26, 2009

      PERNYATAAN SIKAP INSTITUT SEJARAH SOSIAL INDONESIA (ISSI)
      Rabu, 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) pada 2008. Sebagai penerbit buku ini dan warga yang sadar akan hak menyampaikan pendapat dan menerima informasi kami menentang pelarangan itu. Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia tapi juga amanat UUD 1945 untuk ‘memajukan kecerdasan umum.’

      Institut Sejarah Sosial Indonesia menerbitkan buku Dalih Pembunuhan Massal sebagai sumbangan terhadap studi sejarah kontemporer Indonesia, khususnya peristiwa G-30-S. Dalam buku ini John Roosa menunjukkan sikap ilmiah yang terpuji sebagai sejarawan: ia mengungkapkan sumber-sumber baru mengenai G-30-S yang belum pernah digunakan sebelumnya, menelaah setiap sumber yang ada mengenai peristiwa itu secara teliti, lalu menghadirkan argumentasi dan kesimpulan berdasarkan temuannya itu. Pelarangan oleh Jaksa Agung jelas menghalangi perkembangan studi sejarah pada khususnya dan kerja ilmiah pada umumnya.

      Buku Dalih Pembunuhan Massal sudah beredar selama satu tahun dan sembilan bulan, dan justru mendapat sambutan baik dari dalam maupun luar negeri. Buku ini masuk nominasi buku terbaik dalam International Convention of Asian Scholars, perhelatan ilmiah terbesar untuk bidang studi Asia pada 2007. Tinjauan terhadap buku ini dimuat dalam berbagai berkala ilmiah internasional. Di Indonesia sendiri, buku ini disambut baik oleh para ahli sejarah, guru sekolah dan masyarakat umum dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang digelar selama ini.

      Singkatnya, jelas ada banyak pihak yang menarik manfaat dari terbitnya buku ini, dan keputusan Jaksa Agung melarang buku ini dengan alasan ‘mengganggu ketertiban umum’ sesungguhnya justru merugikan kepentingan umum.

      Karena itu kami menuntut agar:
      1. Kejaksaan Agung segera mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan praktek pelarangan secara umum. Perbedaan pandangan mengenai sejarah hendaknya diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan unjuk kuasa menggunakan hukum warisan rezim otoriter.

      2. Pemerintah dan DPR segera mencabut semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi. Warisan kolonial dan rezim otoriter yang ingin mengatur arus informasi dan pemikiran sudah sepatutnya diakhiri.

      Kami percaya bahwa pelarangan buku ini tidak akan menyurutkan kehendak publik untuk mencari kebenaran. Dengan semangat itu dan juga sebagai bentuk konkret perlawanan, dengan pernyataan ini kami melepas copyright atas buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa kepada publik sehingga dapat disebarluaskan melalui berbagai media. ISSI juga akan mengajukan somasi kepada Kejaksaan Agung dan meminta agar larangan itu dicabut. Jika tidak dipenuhi, ISSI akan menempuh jalur hukum dan menggugat keputusan Jaksa Agung tersebut.

      Jakarta, 24 Desember 2009

      ttd.

      I Gusti Agung Ayu Ratih
      Direktur

      Hilmar Farid
      Ketua Dewan Pembina

    • nusantaraku
      Desember 28, 2009

      Terima kasih link bukunya.
      Nyari di Toga Mas, sudah tidak ada…. :(

  14. Fishbone
    Desember 26, 2009

    Larang saja semua, termasuk UUD 1945 yang omong kosong itu! :lol:

  15. Ping-balik: LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU ; Trilogi Buku Lekra Yang Dilarang Beredar « Biar sejarah yang bicara ……..

  16. Nirvana
    Desember 27, 2009

    Wah.. Baca judulnya aja udah keliatan ngeri :(

  17. wardoyo
    Desember 27, 2009

    Menurut saya pelarangan itu cuma cari sensasi. Pemerintah gerah barangkali dengan soroton terus-menerus terhadap Century-gate. Jadi, seperti pengalihan situasi. Yang jelas, dalam kondisi sekarang PKI sudah gak mungkin bangkit, induknya khan sudah bubar semua (Sovyet – RRChina). Jadi apa gunanya pelarangan itu, toh masyarakat pembaca buku terbatas sekali.
    Mirip-mirip dengan hebohnya “Da Vinci Code”, cuma ramai di diskusi dan obrolan warung kopi aja.
    Salut.

  18. Rindu
    Desember 27, 2009

    Katanya buku baru, terbitan Galang Press “Gurita Cikeas” hilang dari pasaran, apa di larang beredar juga yah? :) *komen gak nyambung*

    ———
    Kopral Cepot : ngak dilarang … tp ada yg ngeborong ;)

    • حَنِيفًا
      Desember 28, 2009

      @Kang
      Kalau bijituh, Akang buwat buku “Cikeas pusat borokokok…” pasti di borong @kang.

      (jangan luhfa fee nyah…. okeh :mrgreen: )

  19. 4sudut
    Desember 28, 2009

    waduh kok semakin panas gitu yaaa..
    jangan lupa kunjungi juga

    http://sudutp4nd4ng.wordpress.com/2009/12/28/download-isi-buku-gurita-cikeas/

  20. HARI B. SUSETIA
    Desember 29, 2009

    dimana aku bisa donlod buku : Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman

    • حَنِيفًا
      Desember 29, 2009

      Dari pada ngabisin diwit buwat donlot, mendingan sampean gunaken ilmu dolot buwat anak papua yang kekurangan gizi… nongtong tepe nggak ?! :mrgreen:

  21. Ping-balik: Download E-book Gratis “Membongkar Gurita Cikeas” « OTAKU

  22. Ping-balik: Download E-book Gratis “Membongkar Gurita Cikeas” « Fadli Web's Blog

  23. AKU
    September 26, 2010

    Jhon Rossa adalah pengulas terbaik yang pernah ada… Saya Rasa Kejagung sekarang adalah Soehartoisme yang ingin menghidupkan Imprialisme di Negeri Sendiri…
    Kalu Cuma ALasa Menggangu Ketgertiban Umum, Itu rasanya tidak sama sekali masuk akal… atau jangan-jangan KEJAGUNG pernah terlibat dalam Pembuinuhan Orang Sipil Yang Dilakukan Militer Waktu tiu (Genosida)…. Hmmmm Curiga Nehhh ama Kejagung….

    Pokoknya Gak ada lagi Tutup-tutupan… Semua harus transparan….

    Hidup Indonesia Ku………

  24. indonesiatanahairbeta
    September 26, 2010

    JAKARTA — Sehari setelah Kejaksaan Agung mengumumkan lima buku yang dilarang, Penerbit ISSI yang menerbitkan satu dari lima buku daftar terlarang, Dalih Pembunuhan Massal karya John Rossa, mengeluarkan pernyataan sikap. Inilah pernyataan sikap yang disebar pertama kali via facebook itu:

    Kamis 24 Desember 2009
    PERNYATAAN SIKAP INSTITUT SEJARAH SOSIAL INDONESIA (ISSI)

    Rabu, 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) pada 2008. Sebagai penerbit buku ini dan warga yang sadar akan hak menyampaikan pendapat dan menerima informasi kami menentang pelarangan itu. Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia tapi juga amanat UUD 1945 untuk ‘memajukan kecerdasan umum.’

    Institut Sejarah Sosial Indonesia menerbitkan buku Dalih Pembunuhan Massal sebagai sumbangan terhadap studi sejarah kontemporer Indonesia, khususnya peristiwa G-30-S. Dalam buku ini John Roosa menunjukkan sikap ilmiah yang terpuji sebagai sejarawan: ia mengungkapkan sumber-sumber baru mengenai G-30-S yang belum pernah digunakan sebelumnya, menelaah setiap sumber yang ada mengenai peristiwa itu secara teliti, lalu menghadirkan argumentasi dan kesimpulan berdasarkan temuannya itu. Pelarangan oleh Jaksa Agung jelas menghalangi perkembangan studi sejarah pada khususnya dan kerja ilmiah pada umumnya.

    Buku Dalih Pembunuhan Massal sudah beredar selama satu tahun dan sembilan bulan, dan justru mendapat sambutan baik dari dalam maupun luar negeri. Buku ini masuk nominasi buku terbaik dalam International Convention of Asian Scholars, perhelatan ilmiah terbesar untuk bidang studi Asia pada 2007. Tinjauan terhadap buku ini dimuat dalam berbagai berkala ilmiah internasional. Di Indonesia sendiri, buku ini disambut baik oleh para ahli sejarah, guru sekolah dan masyarakat umum dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang digelar selama ini.

    Singkatnya, jelas ada banyak pihak yang menarik manfaat dari terbitnya buku ini, dan keputusan Jaksa Agung melarang buku ini dengan alasan ‘mengganggu ketertiban umum’ sesungguhnya justru merugikan kepentingan umum.

    Karena itu kami menuntut agar:

    1. Kejaksaan Agung segera mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan praktek pelarangan secara umum. Perbedaan pandangan mengenai sejarah hendaknya diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan unjuk kuasa menggunakan hukum warisan rezim otoriter.
    2. Pemerintah dan DPR segera mencabut semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi. Warisan kolonial dan rezim otoriter yang ingin mengatur arus informasi dan pemikiran sudah sepatutnya diakhiri.

    Kami percaya bahwa pelarangan buku ini tidak akan menyurutkan kehendak publik untuk mencari kebenaran. Dengan semangat itu dan juga sebagai bentuk konkret perlawanan, dengan pernyataan ini kami melepas copyright atas buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa kepada publik sehingga dapat disebarluaskan melalui berbagai media. ISSI juga akan mengajukan somasi kepada Kejaksaan Agung dan meminta agar larangan itu dicabut. Jika tidak dipenuhi, ISSI akan menempuh jalur hukum dan menggugat keputusan Jaksa Agung tersebut.

    Jakarta, 24 Desember 2009

    lihat resminya di http://indonesiabuku.com/?p=3160

بسم الله الرحمن الرحيم

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip Serbasejarah

Serbasejarah Community

RSS Koment tangkyu

Ter-apresiasi..

%d blogger menyukai ini: